Advertisement
Dirujuk Dokter KPK, Idrus Marham Dilarikan ke Rumah Sakit
Tersangka kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 Idrus Marham (kanan) bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/4/2019). - ANTARA/Reno Esnir
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Dokter Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan Mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham yang tengah menjalani masa hukuman terkait dengan kasus suap proyek kerja sama PLTU Mulut Tambang Riau 1 ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto.
Idrus diketahui sakit untuk kemudian dirujuk ke RSPAD setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter KPK.
Advertisement
"Benar, dirawat di RSPAD sejak Kamis 8 Agustus 2019 sesuai dengan arahan dokter di RSPAD," kata Plh. Kepala Biro Humas KPK Chrystelina GS dikonfirmasi, Senin (12/8/2019).
Idrus akan dibawa kembali ke tahanan setelah proses perawatan di RSPAD selesai sesuai dengan keputusan dokter. KPK juga menurutnya segera https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-vrG1m_3jAhX7_XMBHcK5CQ0QqQIIPCgAMAc&url=https%3A%2F%2Fnews.harianjogja.com%2Fread%2F2019%2F07%2F09%2F500%2F1004291%2Fbaru-dua-nama-yang-muncul-di-bursa-ketum-golkar-&usg=AOvVaw2vqXFXDIinCYd3mDiw2kCamengirimkan surat ke Mahkamah Agung lantaran status penahanan berada di MA.
"Selama rawat inap, status penahanan yang bersangkutan dalam pembantaran," kata Chrystelina.
Idrus Marham sebelumnya divonis tiga tahun penjara, denda Rp150 juta, subsider dua bulan kurungan karena terbukti menerima suap senilai Rp2,25 miliar dari pengusaha sekaligus salah satu pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo terkait proyek PLTU Riau-1.
Idrus bersama-sama dengan mantan Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih sekaligus Anggota Fraksi Partai Golkar menerima aliran dana guna membantu Johannes B. Kotjo untuk mendapatkan proyek PLTU Riau-1.
Saat mengajukan banding, hukuman Idrus malah diperberat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjadi lima tahun penjara dan denda Rp200 juta, subsider tiga bulan kurungan.
Tak terima keputusan itu, Idrus lantas mengupayakan kasasi ke Mahkamah Agung dan masih berproses hingga saat ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
