Advertisement
Demokrat: Zaman SBY, Tak Ada yang Blak-Blakan Minta Jatah Menteri
Ilustrasi Partai Demokrat. - Harian Jogja
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pada zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Imelda Sari mengaku tak ada partai yang secara terbuka meminta jatah menteri di kabinet.
"Ya, kurang etislah. Yang pertama, presiden memiliki hak prerogatif," katanya, di Jakarta, Sabtu (10/8/2019). Hal itu ia sampaikan untuk menanggapi kelakar yang disampaikan Megawati Soekarnoputri soal jatah menteri pada Kongres V PDI Perjuangan (PDIP).
Advertisement
Hal itu diungkapkannya saat diskusi Perspektif Indonesia bertema "Membaca Arah Tusukan Pidato Mega" yang diselenggarakan Populi Center dan Smart FM Network.
Meski, diakui Imelda, kongres sejatinya merupakan forum internal yang berkaitan dengan konsolidasi partai.
BACA JUGA
Menurut dia, sebenarnya Presiden Joko Widodo pun sudah mengerti dan sudah pasti memberikan porsi terbanyak menteri untuk PDIP sebagai partai pengusung dan pemenang pemilu.
Pengalaman ketika SBY menjadi presiden, kata dia, baik periode 2004-2009 maupun 2009-2014, tidak ada partai yang secara terbuka meminta jatah menteri.
"Saya kira jelas di masa Pak SBY tidak melihat yang seperti itu. Jadi, agak surprising juga diminta secara terbuka oleh Bu Mega," katanya.
Setahu Imelda, dalam 10 tahun ini tidak ada partai politiknya yang meminta jatah menteri secara terbuka, apalagi disampaikan langsung kepada presiden terpilih.
Sebelumnya, dalam pidato sambutannya pada Kongres V PDIP di Bali, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berkelakar bahwa partai tersebut harus memeroleh kursi menteri yang banyak.
Mega juga berseloroh tidak mau menerima jika partainya hanya diberikan empat kursi menteri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Prajurit TNI Gugur Diserang KKB Saat Monitoring di Nabire
Sekjen Kemenaker Diperiksa KPK soal Kasus Sertifikat K3
Sindikat SMS e-Tilang Palsu Dibongkar, WNA China Kendalikan Operasi
Mudik Gratis 2026 Dibuka 1 Maret, Kuota 15.834 Penumpang Bus
Advertisement
Bareskrim Bongkar Jual Beli Bayi di Medsos, Harga Capai Rp80 Juta
Anggota Brimob Terancam 15 Tahun Penjara dalam Kasus Tual
Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Adies Kadir Diumumkan Pekan Ini
Iran Optimistis Negosiasi Nuklir dengan AS Segera Tercapai
Magang Nasional 2026 Ditargetkan Hadir di 38 Provinsi
Advertisement
Mudik Gratis 2026 DKI Jakarta Dibuka, Cek Jadwal dan Syaratnya
Waspada Situs Palsu Skillhub Kemnaker, Cek Domain Resmi
Prabowo Bertemu Raja Abdullah II di Amman, Bahas Gaza
KPK Usut Pengondisian Proyek Pati oleh Sudewo, Bidik Tim Delapan
25 Pos Mudik Lebaran 2026 Disiapkan Korlantas
Advertisement
Menpan RB Tegaskan Tidak Semua ASN Bisa Jadi Komcad
Berita Pilihan
- Sekjen Kemenaker Diperiksa KPK soal Kasus Sertifikat K3
- Sindikat SMS e-Tilang Palsu Dibongkar, WNA China Kendalikan Operasi
- KAI Buka Penjualan Tiket Kereta Ekonomi Kerakyatan Lebaran 2026
- Demi Kopdes Merah Putih, Mendes Minta Izin Minimarket Baru Ditahan
- Menhub Dorong Masjid di Jalur Mudik Jadi Rest Area Lebaran 2026
Advertisement
Akses ke Pantai Lewat Jalan NgawenKarangmojo Rusak, Warga Mengeluh
Advertisement
Nawang Senja Jadi Spot Ngabuburit Favorit di Pantai Glagah
Advertisement
Berita Populer
- Kasus Pelajar Tewas di Tual Maluku, Bripda MS Akui Lalai dan Menyesal
- Apple Pindahkan Produksi Mac Mini ke AS, Ini Alasannya
- Soroti Kebijakan Baru, Yuni Astuti Usul Kulonprogo Fokus Kesejahteraan
- Massa di Mapolda DIY Membubarkan Diri, Arus Ring Road Kembali Dibuka
- Bambang Gunawan Resmi Dilantik Jadi Anggota DPRD Bantul Lewat PAW
- OJK Tegaskan Influencer Keuangan Bisa Disanksi Jika Merugikan Publik
- Konflik Kepentingan Hibah Pariwisata Sleman Bisa Masuk Tipikor
Advertisement
Advertisement
