Advertisement
Demokrat: Zaman SBY, Tak Ada yang Blak-Blakan Minta Jatah Menteri
Ilustrasi Partai Demokrat. - Harian Jogja
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pada zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Imelda Sari mengaku tak ada partai yang secara terbuka meminta jatah menteri di kabinet.
"Ya, kurang etislah. Yang pertama, presiden memiliki hak prerogatif," katanya, di Jakarta, Sabtu (10/8/2019). Hal itu ia sampaikan untuk menanggapi kelakar yang disampaikan Megawati Soekarnoputri soal jatah menteri pada Kongres V PDI Perjuangan (PDIP).
Advertisement
Hal itu diungkapkannya saat diskusi Perspektif Indonesia bertema "Membaca Arah Tusukan Pidato Mega" yang diselenggarakan Populi Center dan Smart FM Network.
Meski, diakui Imelda, kongres sejatinya merupakan forum internal yang berkaitan dengan konsolidasi partai.
BACA JUGA
Menurut dia, sebenarnya Presiden Joko Widodo pun sudah mengerti dan sudah pasti memberikan porsi terbanyak menteri untuk PDIP sebagai partai pengusung dan pemenang pemilu.
Pengalaman ketika SBY menjadi presiden, kata dia, baik periode 2004-2009 maupun 2009-2014, tidak ada partai yang secara terbuka meminta jatah menteri.
"Saya kira jelas di masa Pak SBY tidak melihat yang seperti itu. Jadi, agak surprising juga diminta secara terbuka oleh Bu Mega," katanya.
Setahu Imelda, dalam 10 tahun ini tidak ada partai politiknya yang meminta jatah menteri secara terbuka, apalagi disampaikan langsung kepada presiden terpilih.
Sebelumnya, dalam pidato sambutannya pada Kongres V PDIP di Bali, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berkelakar bahwa partai tersebut harus memeroleh kursi menteri yang banyak.
Mega juga berseloroh tidak mau menerima jika partainya hanya diberikan empat kursi menteri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Indonesia Didorong Perkuat Rantai Pasok Hadyu Nasional
Hukuman Mati Dihapus, Dunia Soroti Motif Myanmar
Harta Rp4,17 M Disorot Saat Ketua Ombudsman Jadi Tersangka
Kasus Ijazah Jokowi Dinilai Lama, Polisi Buka Alasan di Baliknya
Advertisement
Trump Akui Negosiasi AS-Iran Ada di Jalan Buntu
Visa Petugas Haji Sempat Terkendala Kini Sudah Tuntas
Kasus Ketua Ombudsman Melebar, Muncul Desakan Usut Dugaan Suap Lain
KPK Sebut 8 Titik Rawan Korupsi Muncul di Program MBG
Bakal Ditarif, Selat Hormuz Jadi Sumber Cuan Iran, Nilainya Fantastis
Advertisement
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Didorong Masuk Peradilan Umum
Menteri Hukum Serahkan Kasus Ketua Ombudsman ke Penegak Hukum
G20 Sepakat Bantu Negara Miskin Terdampak Konflik
Seluruh Korban Heli PK-CFX di Kalbar Ditemukan, Evakuasi Berlanjut
Polisi Ungkap Kronologi Kebakaran Tewaskan Satu Keluarga di Jakbar
Advertisement
Zulhas Dorong SPPG Serap Pangan dari Desa untuk Gerakkan Ekonomi Warga
Berita Pilihan
- Polisi Ungkap Kronologi Kebakaran Tewaskan Satu Keluarga di Jakbar
- TNI AD Kerahkan 209 Personel Evakuasi Heli Jatuh di Kalbar
- Wajah TNI Tersangka Teror Air Keras Akan Terungkap di Sidang
- Kejagung: Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Terima Suap Rp1,5 Miliar
- Tragedi Kahramanmaras: Siswa Tembaki Kelas, Telan 9 Korban Jiwa
Advertisement
Jadwal KRL Jogja-Solo 18 April 2026, Berangkat dari Tugu ke Palur
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Lowongan Manajer Kopdes Merah Putih 2026, Cek Syarat dan Linknya
- Mobil China Melesat, Penjualan Naik 79 Persen di Indonesia
- Pemadaman Listrik Jogja 17 April 2026, Cek Wilayah Terdampak
- Cek Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo Jumat Ini
- Bahaya Bernapas Lewat Mulut Saat Tidur dan Olahraga
- TNI AD Kerahkan 209 Personel Evakuasi Heli Jatuh di Kalbar
- Tenang! Gejala ISPA Bisa Diatasi di Rumah, Ini Syaratnya
Advertisement
Advertisement
