Demokrat: Zaman SBY, Tak Ada yang Blak-Blakan Minta Jatah Menteri

Harianjogja.com, JAKARTA - Pada zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Imelda Sari mengaku tak ada partai yang secara terbuka meminta jatah menteri di kabinet. 

"Ya, kurang etislah. Yang pertama, presiden memiliki hak prerogatif," katanya, di Jakarta, Sabtu (10/8/2019). Hal itu ia sampaikan untuk menanggapi kelakar yang disampaikan Megawati Soekarnoputri soal jatah menteri pada Kongres V PDI Perjuangan (PDIP).

Hal itu diungkapkannya saat diskusi Perspektif Indonesia bertema "Membaca Arah Tusukan Pidato Mega" yang diselenggarakan Populi Center dan Smart FM Network.

Meski, diakui Imelda, kongres sejatinya merupakan forum internal yang berkaitan dengan konsolidasi partai.

Menurut dia, sebenarnya Presiden Joko Widodo pun sudah mengerti dan sudah pasti memberikan porsi terbanyak menteri untuk PDIP sebagai partai pengusung dan pemenang pemilu.

Pengalaman ketika SBY menjadi presiden, kata dia, baik periode 2004-2009 maupun 2009-2014, tidak ada partai yang secara terbuka meminta jatah menteri.

"Saya kira jelas di masa Pak SBY tidak melihat yang seperti itu. Jadi, agak surprising juga diminta secara terbuka oleh Bu Mega," katanya.

Setahu Imelda, dalam 10 tahun ini tidak ada partai politiknya yang meminta jatah menteri secara terbuka, apalagi disampaikan langsung kepada presiden terpilih.

Sebelumnya, dalam pidato sambutannya pada Kongres V PDIP di Bali, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berkelakar bahwa partai tersebut harus memeroleh kursi menteri yang banyak.

Mega juga berseloroh tidak mau menerima jika partainya hanya diberikan empat kursi menteri.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : antara