Advertisement
PDIP Minta Jatah Menteri Banyak, PKB Anggap Wajar
Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding. - Antarafoto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-- Presiden Joko Widodo adalah satu-satunya yang memiliki hak prerogatif untuk memilih susunan kabinetnya. Namun, permintaan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk jatah menteri lebih banyak adalah suatu hal yang wajar dan tidak perlu dipermasalahkan.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding.
Advertisement
"Jadi kalau PDIP mengusulkan banyak calon menteri untuk diakomodasi, saya kira juga tidak ada masalah. Itu sesuatu yang wajar. Apalagi memang PDIP ini partai pemenang dan bersama yang lain bekerja keras memenangkan Pak Jokowi untuk periode kedua," ujar Abdul Kadir Karding ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (8/8/2019).
Menurut Karding, sejak awal Presiden terpilih Jokowi mempersilakan semua pihak baik dari partai koalisi, kelompok sipil, relawan serta tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan masukan terkait Kabinet Kerja II.
BACA JUGA
Pengajuan nama, ujarnya, merupakan hal wajar dilakukan agar Jokowi serta Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin bisa memiliki banyak pilihan untuk posisi menteri.
"Sekarang soal apakah usulan menteri itu diterima seluruhnya atau tidak, atau ada kebijakan lain tentu itu hak prerogatif presiden terpilih," ujarnya lagi.
Sebelumnya, dalam Kongres V PDI Perjuangan, di Bali, Megawati menyinggung soal jatah menteri lebih banyak untuk partainya.
"Kalau Pak Jokowi, mesti banyak, kita kan pemenang dua kali. Jangan nanti PDIP sudah banyak kemenangan, sudah ada di DPR, nanti saya kasih cuma empat, ya emoh, tidak mau, tidak mau, tidak mau. Orang yang tidak dapat saja minta. Horeee," ujar Mega berseloroh dalam acara tersebut, di Sanur, Denpasar, Bali pada Kamis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kemenhut Tegaskan Tak Ada Penggeledahan oleh Kejagung
Operasi AS di Venezuela: 75 Orang Tewas Saat Tangkap Maduro
Pemkab Bireuen Bangun 1.000 Huntap Korban Banjir dan Longsor
Pengamat UGM: Ketegangan AS-Venezuela Tak Berdampak ke RI
Advertisement
Menko Yusril: Kritik Boleh, Hinaan Bisa Dipidana di KUHP Baru
Kemendagri Tekankan Pemulihan Aceh Harus Cepat Jelang Ramadan
Satpol PP Bongkar Lapak PKL di Atas Saluran Jalan Gajah Raya
Serangan Udara Koalisi Saudi Tewaskan 20 Orang di Yaman
Eks Dirjen Anggaran Divonis 1,5 Tahun Penjara
Advertisement
MKMK: Penegakan Etik Hakim Harus Datang dari Diri Sendiri
Pemulihan 2,3 Juta UMKM Terdampak Banjir Dimulai 9 Januari
Mentan Copot 192 Pejabat, 2.300 Izin Distributor Pupuk Dicabut
Mudik Gratis Jateng 2026 Siapkan 349 Bus dan 20 Kereta Api
Kasus Teror DJ Donny, Polda Metro Masih Analisis CCTV
Advertisement
Cerai Dikabulkan, Hak Asuh Anak Ridwan Kamil ke Atalia
Berita Pilihan
Advertisement
Pemkab Sleman Luncurkan e-Kalurahan, Awasi Transaksi Desa
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- China Kecam AS atas Penangkapan Presiden Venezuela
- Bantul Tekankan Disiplin Anggaran Kalurahan di 2026
- 10 Gerai KDMP Kulonprogo Dibangun, Didampingi BA dari Pusat
- MUI Usulkan Pilkada Lewat DPRD, Dinilai Lebih Maslahat
- Prabowo Tunjuk Tito Pimpin Satgas Rehabilitasi Bencana Sumatera
- Anggaran JKN PBI Bantul 2026 Naik Jadi Rp60 Miliar
- PSS Kalah dari Kendal, Ansyari Kritik Kepemimpinan Wasit
Advertisement
Advertisement
