Advertisement
PDIP Minta Jatah Menteri Banyak, PKB Anggap Wajar
Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding. - Antarafoto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-- Presiden Joko Widodo adalah satu-satunya yang memiliki hak prerogatif untuk memilih susunan kabinetnya. Namun, permintaan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk jatah menteri lebih banyak adalah suatu hal yang wajar dan tidak perlu dipermasalahkan.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding.
Advertisement
"Jadi kalau PDIP mengusulkan banyak calon menteri untuk diakomodasi, saya kira juga tidak ada masalah. Itu sesuatu yang wajar. Apalagi memang PDIP ini partai pemenang dan bersama yang lain bekerja keras memenangkan Pak Jokowi untuk periode kedua," ujar Abdul Kadir Karding ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (8/8/2019).
Menurut Karding, sejak awal Presiden terpilih Jokowi mempersilakan semua pihak baik dari partai koalisi, kelompok sipil, relawan serta tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan masukan terkait Kabinet Kerja II.
Pengajuan nama, ujarnya, merupakan hal wajar dilakukan agar Jokowi serta Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin bisa memiliki banyak pilihan untuk posisi menteri.
"Sekarang soal apakah usulan menteri itu diterima seluruhnya atau tidak, atau ada kebijakan lain tentu itu hak prerogatif presiden terpilih," ujarnya lagi.
Sebelumnya, dalam Kongres V PDI Perjuangan, di Bali, Megawati menyinggung soal jatah menteri lebih banyak untuk partainya.
"Kalau Pak Jokowi, mesti banyak, kita kan pemenang dua kali. Jangan nanti PDIP sudah banyak kemenangan, sudah ada di DPR, nanti saya kasih cuma empat, ya emoh, tidak mau, tidak mau, tidak mau. Orang yang tidak dapat saja minta. Horeee," ujar Mega berseloroh dalam acara tersebut, di Sanur, Denpasar, Bali pada Kamis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Menteri Nusron Ajak Kepala Daerah Se-Sulawesi Berbagi Tanggung Jawab Selesaikan RDTR
212 Produsen Beras Diindikasi Nakal, Mentan: Harus Ditindak Tegas!
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
Advertisement
Kupas Serunya Sensasi Pedas dari Kekayaan Kuliner Indonesia
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Advertisement
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Berita Pilihan
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Advertisement
