PDIP Minta Jatah Menteri Banyak, PKB Anggap Wajar

Harianjogja.com, JAKARTA-- Presiden Joko Widodo adalah satu-satunya yang memiliki hak prerogatif untuk memilih susunan kabinetnya. Namun, permintaan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk jatah menteri lebih banyak adalah suatu hal yang wajar dan tidak perlu dipermasalahkan.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding.

"Jadi kalau PDIP mengusulkan banyak calon menteri untuk diakomodasi, saya kira juga tidak ada masalah. Itu sesuatu yang wajar. Apalagi memang PDIP ini partai pemenang dan bersama yang lain bekerja keras memenangkan Pak Jokowi untuk periode kedua," ujar Abdul Kadir Karding ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (8/8/2019).

Menurut Karding, sejak awal Presiden terpilih Jokowi mempersilakan semua pihak baik dari partai koalisi, kelompok sipil, relawan serta tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan masukan terkait Kabinet Kerja II.

Pengajuan nama, ujarnya, merupakan hal wajar dilakukan agar Jokowi serta Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin bisa memiliki banyak pilihan untuk posisi menteri.

"Sekarang soal apakah usulan menteri itu diterima seluruhnya atau tidak, atau ada kebijakan lain tentu itu hak prerogatif presiden terpilih," ujarnya lagi.

Sebelumnya, dalam Kongres V PDI Perjuangan, di Bali, Megawati menyinggung soal jatah menteri lebih banyak untuk partainya.

"Kalau Pak Jokowi, mesti banyak, kita kan pemenang dua kali. Jangan nanti PDIP sudah banyak kemenangan, sudah ada di DPR, nanti saya kasih cuma empat, ya emoh, tidak mau, tidak mau, tidak mau. Orang yang tidak dapat saja minta. Horeee," ujar Mega berseloroh dalam acara tersebut, di Sanur, Denpasar, Bali pada Kamis.

Sumber : Antara