Advertisement
PDIP Minta Jatah Menteri Banyak, PKB Anggap Wajar
Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding. - Antarafoto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-- Presiden Joko Widodo adalah satu-satunya yang memiliki hak prerogatif untuk memilih susunan kabinetnya. Namun, permintaan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk jatah menteri lebih banyak adalah suatu hal yang wajar dan tidak perlu dipermasalahkan.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding.
Advertisement
"Jadi kalau PDIP mengusulkan banyak calon menteri untuk diakomodasi, saya kira juga tidak ada masalah. Itu sesuatu yang wajar. Apalagi memang PDIP ini partai pemenang dan bersama yang lain bekerja keras memenangkan Pak Jokowi untuk periode kedua," ujar Abdul Kadir Karding ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (8/8/2019).
Menurut Karding, sejak awal Presiden terpilih Jokowi mempersilakan semua pihak baik dari partai koalisi, kelompok sipil, relawan serta tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan masukan terkait Kabinet Kerja II.
BACA JUGA
Pengajuan nama, ujarnya, merupakan hal wajar dilakukan agar Jokowi serta Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin bisa memiliki banyak pilihan untuk posisi menteri.
"Sekarang soal apakah usulan menteri itu diterima seluruhnya atau tidak, atau ada kebijakan lain tentu itu hak prerogatif presiden terpilih," ujarnya lagi.
Sebelumnya, dalam Kongres V PDI Perjuangan, di Bali, Megawati menyinggung soal jatah menteri lebih banyak untuk partainya.
"Kalau Pak Jokowi, mesti banyak, kita kan pemenang dua kali. Jangan nanti PDIP sudah banyak kemenangan, sudah ada di DPR, nanti saya kasih cuma empat, ya emoh, tidak mau, tidak mau, tidak mau. Orang yang tidak dapat saja minta. Horeee," ujar Mega berseloroh dalam acara tersebut, di Sanur, Denpasar, Bali pada Kamis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Gempa Pacitan M 6,2 Berdampak di Tiga Provinsi, BNPB Siaga Penuh
Koperasi LPER Dukung Program Prabowo MBG dan Perkuat Ketahanan Pangan
Gibran Tegaskan Fokus Kawal Program Prabowo Meski Isu 2029 Muncul
OTT KPK di Depok Seret Ketua dan Wakil Ketua PN Terkait Sengketa Lahan
Advertisement
Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Diperiksa KPK dalam Kasus PGN
OTT KPK Seret Ketua dan Waka Pengadilan Negeri Depok
Pemerintah Melarang Atraksi Naik Gajah di Seluruh Indonesia
21 Guru Besar Laporkan Adies ke Majelis Kehormatan MK
OTT Pimpinan PN Depok, Ketua KPK: Proses Masih Berjalan
Advertisement
Puluhan Merek Permen Tercemar Arsenik di Florida AS, Ini Daftarnya
Dua Warga Bandung Tewas Tertimbun Saat Gali Peti Harta Karun
China Wajibkan Pemuka Katolik Serahkan Paspor
Landasan Bandara Berlin Tertutup Es, 100 Penerbangan Dibatalkan
Arab Saudi Bakal Bangun Rise Tower 2 KM, Siap Geser Burj Khalifa
Advertisement
Trump Luncurkan TrumpRx.gov, Obat Diskon untuk Warga AS
Berita Pilihan
Advertisement
Dinsos Sleman Fasilitasi Puluhan Dokumen Kependudukan Warga Marginal
Advertisement
India Deportasi 2 Turis Inggris yang Tempel Stiker Free Palestine
Advertisement
Berita Populer
- 247 Guru Honorer Bantul Belum Diangkat P3K Paruh Waktu
- Pemkab Bantul Siapkan Rp2,4 Miliar Tangani Dampak Bencana di 14 Titik
- Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo, 6 Februari 2026
- BBPPMT Jogja Bahas Tindak Lanjut Riset Trans Patriot
- Cuaca DIY Jumat 6 Februari: Semua Wilayah DIY Hujan Ringan
- Jelang Ramadan 2026, Harga Pangan di Jogja Masih Stabil
- Jadwal KA Bandara YIA Reguler dan Xpress Jumat 6 Februari 2026
Advertisement
Advertisement
