Advertisement
Pemkot Semarang Tak Buru-Buru Tutup Lokalisasi Sunan Kuning
Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, berbincang dengan salah satu warga binaan Sunan Kuning di Aula Resosialisasi Argorejo, Semarang, Rabu (7/8/2019). - JIBI/Solopos/Imam Yuda S.)
Advertisement
Harianjogja.com, SEMARANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang tak ingin terburu-buru menutup kawasan prostitusi Sunan Kuning (SK).
Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, mengaku ada kemungkinan penutupan kawasan lokalisasi yang juga seringkali disebut Resosialisasi Argorejo itu mundur dari jadwal yang ditetapkan, yakni 15 Agustus. Meski demikian, kemungkinan mundur itu sangat kecil.
Advertisement
"Kalau mundur ya ada kemungkinan. Meski pun kemungkinan itu sangat kecil," ujar wali kota yang akrab disapa Hendi itu seusai menghadiri acara peluncuran buku berjudul Ough! Sunan Kuning di Aula Resosialisasi Argorejo, Jl. Sri Kuncoro, Kalibanteng Kulon, Semarang Barat, Rabu (7/8/2019).
Hendi mengaku akan menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan jajarannya dalam waktu dekat untuk membahas penutupan SK. Dalam rapat itu, ia juga akan menyampaikan aspirasi para warga, yang mayoritas merupakan penjaja seks atau WPS. Mayoritas WPS mengaku belum siap atas penutupan SK.
Masih banyak WPS yang menggantungkan hidup dari beroperasinya SK. Mereka belum mau lepas dari pekerjaan sebagai penjaja seks karena memberi keuntungan sangat besar.
"Itu nanti akan saya sampaikan dalam rakor. Jadi masih banyak yang belum siap dengan penutupan SK. Perlu diubah mindset mereka yang menggantungkan mencari nafkah di sini. Makanya, kami enggak boleh ngegas [terburu-buru]," ujar Hendi.
"Kami harus ubah mindset mereka. Masak cari rezeki dengan cara menjual diri? Itu kan melanggar kaidah, baik agama, kesehatan, maupun etika. Mau cari kerja apa setelah dari sini, ya itu yang harus dipikirkan," kata politikus PDIP itu.
Hendi mengaku penutupan SK bukanlah keinginan Pemkot semata. Penutupan juga merupakan instruksi Kementerian Sosial (Kemensos) bahwa Indonesia harus bebas prostitusi pada 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Solopos
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Advertisement
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Menteri PANRB Tegaskan ASN Tak Boleh WFA, yang Diperbolehkan FWA
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Top Ten News Harianjogja.com, Selasa 1 Juli 2025: Imbauan Sultan, SPMB Jogja, Ganti Rugi Tol Jogja hingga Pajak Belanja Online
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Pemerintah Klaim Megaproyek Baterai Kendaraan Listrik di Karawang Serap 8 Ribu Tenaga Kerja
- Palestina Minta Internasional Desak Penghentian Kekerasan oleh Pemukim Israel di Tepi Barat
- Hujan Ringan Selimuti Sejumlah Kota Besar Hari Ini Senin 30 Juni 2025
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
Advertisement
Advertisement
