Bisa Naikkan Harga Pangan, Pemerintah Diminta Waspadai Kekeringan

Newswire

Minggu, 28 Juli 2019 - 14:37 WIB

Sunartono

Bisa Naikkan Harga Pangan, Pemerintah Diminta Waspadai Kekeringan

Seorang petani menunjukkan padi yang rusak akibat sawahnya mengalami kekeringan di Desa Kademangaran, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Senin (24/6/2019). Menurut petani setempat, puluhan hektar sawah di daerah itu mengalami puso dan gagal panen akibat kesulitan mendapat pasokan air irigasi sehingga petani mengalami kerugian yang tidak sedikit. - ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah diminta mewaspadai ancaman kekeringan karena dapat menyebabkan gagal panen, yang kemudian bisa berdampak ke harga pangan.

"Ancaman gagal panen tidak lepas dari kekeringan akibat musim kemarau yang terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia," papar peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania dalam keterangan tertulis, seperti dilansir Antara, Minggu (28/7/2019).

Dia mengingatkan kekeringan menyebabkan banyak petani yang memilih untuk tidak menanam demi menghindari kerugian.

Galuh menuturkan memproduksi bahan pangan berlebih sebelum terjadi kekerangan bisa saja menjadi solusi menjaga ketersediaan pangan di masyarakat. Namun, hal ini juga berisiko membuat bahan pangan terkait cepat busuk dan berkurang kualitasnya jika disimpan dalam waktu lama.

Untuk itu, solusi pergudangan dengan teknologi yang mumpuni sangat diperlukan. Pendataan bahan pangan yang saling terkoneksi di antara tiap institusi juga menjadi hal lain yang harus dilakukan karena akan mempermudah pengambilan keputusan terkait stok pangan.

"Pada akhirnya, di luar usaha pemerintah mengatasi gagal panen di Indonesia, tindakan pencegahan harus diperhatikan agar kejadian kekeringan yang mengakibatkan melonjaknya harga pangan tidak terulang kembali," lanjutnya.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) menyampaikan untuk sementara waktu, kekeringan yang terjadi di berbagai daerah bisa diatasi dengan pompanisasi dan pembuatan embung air. Selama 3 tahun terakhir, pemerintah telah menyalurkan 100.000 mesin pompa di seluruh Indonesia.

Tahun ini, sekitar 20.000 permohonan bantuan pompanisasi telah diterima Kementan. Banyak pula petani yang meminta bantuan selang air sepanjang 7,39 kilometer (km).

Adapun pembangunan embung memerlukan syarat, di antaranya pembangunannya harus di lahan milik desa, lahan pemerintah, atau lahan hibah masyarakat.