Gempa NTT 7,7 M: BNPB Catat 53.971 Rumah Rusak
BNPB mencatat 53.971 rumah rusak akibat gempa 7,7 M di NTT. Sebanyak 19.006 rumah rusak berat dan data masih diverifikasi.
Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bertemu di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2019). Turut dalam pertemuan itu anak Megawati Prananda Prabowo dan Puan Maharani, Politikus PDIP Pramono Anung, Budi Gunawan, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, dan Ketua DPP Gerindra Edhy Prabowo. / Istimewa
Harianjogja.com, JAKARTA- Pertemuan antara dua tokoh nasional Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto dikomentari banyak kalangan.
Analis politik Pangi Syarwi Chaniago memperkirakan pertemuan dua ketua umum partai, Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto hanya terkait restu politik untuk bergabung dalam koalisi.
"Boleh jadi pertemuan itu hanya soal restu. Pembicaraan deal politik dan koalisi sudah selesai sebelum silaturahim ala nasi goreng dua tokoh negarawan tersebut," kata Pangi di Jakarta, Kamis (25/7/2019).
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu mengatakan setelah mendapatkan restu politik dari Megawati, maka Gerindra akan leluasa bergabung ke koalisi Jokowi.
Menurut analisa Pangi, Jokowi dan Megawati sendiri tampak sudah merestui dan menyetujui Gerindra masuk ke koalisi pemerintah.
Pertanyaannya, kata dia mengapa Ketua Umum Nasdem Surya Paloh seolah menciptakan panggung tandingan dengan pertemuan empat partai koalisi dan melalukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Kenapa harus ada panggung tandingan yang dibuat Surya Paloh dengan mengumpulkan partai koalisi minus PDIP, dan bertemu Anies Baswedan yang terlalu dini bicara Pilpres 2024," ucap Pangi.
Dia mengatakan di saat pelantikan Presiden belum dilaksanakan, Surya Paloh seolah ingin mengatakan bahwa Anies Baswedan adalah masa depan dan Jokowi masa lalu.
Dia memandang boleh jadi manuver Surya Paloh adalah sinyal perlawanan Nasdem atas peluang masuknya Gerindra dalam koalisi.
"Sejak pak Jokowi mengatakan akan menerima dan mengakomodir parpol oposisi pendukung Prabowo, membangun bangsa secara bersama, bekerja untuk kepentingan bangsa yang jauh lebih besar, Nasdem, Golkar, PKB dan PPP nampaknya tidak setuju, resistensi mereka masih tinggi dengan masuknya Gerindra," ujar Pangi.
Menurutnya, manuver itu seharusnya tidak dilakukan karena secara etika "melawan" Presiden Jokowi dan Megawati selaku Ketua Umum Partai Politik pengusung utama Presiden Jokowi.
Manuver semacam itu, menurut dia, dapat membuat Presiden Jokowi menjadi tidak respect (hormat), dan PDIP merasa tidak dihargai.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
BNPB mencatat 53.971 rumah rusak akibat gempa 7,7 M di NTT. Sebanyak 19.006 rumah rusak berat dan data masih diverifikasi.
PBNU menetapkan 557 pemilik hak suara dalam DPT Muktamar Ke-35 NU. Sebanyak 590 peserta diverifikasi untuk mengikuti muktamar di Jombang.
BI menyebut Kartu Kredit Indonesia atau KKI menjadi alternatif pembayaran digital dengan fasilitas penundaan pembayaran sesuai jatuh tempo.
PSEL Bekasi resmi dibangun dengan investasi Rp3 triliun. Proyek ini ditargetkan mengolah 500.000 ton sampah per tahun dan menghasilkan energi hijau.
Kabut asap karhutla mengganggu 10 penerbangan di Bandara Syamsudin Noor, Banjarbaru. Jarak pandang sempat turun hingga 200 meter
Redaksi kembali menghadirkan rangkuman Top Ten News Harianjogja.com edisi Rabu (26/8/2026) yang merangkum isu paling hangat dan strategis