Advertisement
Hormati Presiden yang Dipilih Rakyat, PAN Ingin Gabung Koalisi Jokowi Tanpa Syarat
Bakal capres cawapres Pilpres 2019, Joko Widodo (kanan) dan Ma'ruf Amin saat tiba di RSPAD untuk tes kesehatan yang diselenggarakan KPU, Jakarta, Minggu (12/8). - ANTARA/Akbar N
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-- Koalisi Adil Makmur sebagai pendukung capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah dibubarkan.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan menegaskan partainya ingin bergabung dalam koalisi Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin tanpa memberikan syarat apa pun.
Advertisement
Menurut dia, PAN menghormati Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-Ma'ruf sebagai pemenang Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 dan mendapatkan mandat dari rakyat Indonesia.
"Posisi PAN ingin bergabung tanpa ada persyaratan, karena kami menghormati Jokowi-Ma'ruf sebagai pemenang Pilpres 2019. Mereka mendapatkan mandat dari rakyat yang menilai lebih baik memimpin Indonesia lima tahun ke depan," kata Bara, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (23/7/2019).
Dia menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem presidensial, sehingga presiden memiliki hak prerogatif untuk membentuk kabinet dan menempatkan orang di posisi kursi menteri sebagai pembantu presiden.
Karena itu, menurut dia, hak presiden terpilih apabila menginginkan agar partai politik lain gabung dalam pemerintahan agar lebih kuat dan tidak masalah ketika menilai tidak butuh adanya penambahan partai dalam koalisi.
"Jadi kami sadar dengan kenyataan tersebut, dan kami tidak mengajukan syarat apa-apa. Ide 'power sharing' 55-45 itu bertentangan dengan sistem presidensial," ujarnya lagi.
Menurut dia, ide "power sharing" 55-45 persen suara itu atas nama kelompok, sedangkan koalisi BPN Prabowo-Sandi sudah dibubarkan.
Bara mengatakan PAN benar-benar ingin bergabung untuk membantu Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, membantu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia serta melaksanakan janji kampanye.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
