Advertisement
Rizal Ramli Ikut Dikonfirmasi Kasus BLBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Kelanjutan kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) turut membawa nama Rizal Ramli. Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin) tersebut mengaku dikonfirmasi soal misrepresentasi aset kasus BLBI dengan tersangka Sjamsul Nursalim (SJN) itu.
"Pada dasarnya menyangkut misrepresentasi dari aset-aset yang disahkan. Jadi, seperti diketahui pada saat krisis, krisis itu dipicu karena swasta-swasta Indonesia pada waktu itu utangnya banyak sekali," kata Rizal usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/7/2019).
Advertisement
KPK pada Jumat memeriksa Rizal sebagai saksi untuk tersangka Sjamsul dalam penyidikan kasus korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
Lebih lanjut, Rizal menyinggung aturan baru oleh pemerintah saat itu yang memperbolehkan pelunasan pinjaman BLBI tersebut membayar dengan aset tidak dengan membayar tunai.
"Esensinya utang ini harusnya tunai bayarnya tunai tetapi pada masa pemerintahan Pak Habibie, Menteri Keuangan Bambang Subianto sama Ketua BPPN waktu itu Glenn Yusuf dilobi supaya tidak usah bayar tunai, tetapi bayar aset," ungkap Rizal.
Ia pun menyatakan jika pengusahanya benar maka dia akan menyerahkan aset-asetnya yang tidak bermasalah saat itu.
"Nah kalau pengusahanya benar, dia serahkan aset yang bagus-bagus tetapi ada juga yang bandel dibilang aset ini bagus padahal belum, aset 'busuk' atau 'setengah busuk' atau belum clean and clear. Misalnya, tanah surat-suratnya belum jelas dimasukkan sebagai aset," ujar Rizal.
Ia mengatakan jika seandainya pemerintah saat itu tetap menganggap utang terkait BLBI tersebut harus dibayar lunas tidak dengan aset maka tidak akan muncul masalah seperti yang terjadi saat ini.
"Seandainya pada waktu itu tetap BLBI ini dianggap sebagai utang tunai, pemerintah Indonesia malah selamat karena utang tunai harus dibayar terus plus bunga tetapi karena dibayar dengan aset, bisa masalah seperti sekarang. Ini perlu dijelaskan karena kalau terjadi nanti krisis ekonomi lain di Indonesia, kita jangan mengulangi kesalahan yang sama," tuturnya.
Sjamsul yang merupakan pemegang saham pengendali BDNI bersama istrinya Itjih Nursalim merupakan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pemenuhan kewajiban pemegang saham BDNI selaku obligor BLBI kepada BPPN. KPK telah menetapkan keduanya sebagai tersangka pada 10 Juni 2019.
Sjamsul dan Itjih diduga melakukan misrepresentasi terkait dengan piutang petani petambak sebesar Rp4,8 triliun. Misrepresentasi tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4,58 triliun. Pasalnya, saat dilakukan Financial Due Dilligence (FDD) dan Legal Due Dilligence (LDD) disimpulkan bahwa aset tersebut tergolong macet dan hanya memiliki hak tagih sebesar Rp220 miliar.
Atas perbuatan tersebut, Sjamsul dan Itjih disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No.31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Gelombang I Pemberangkatan Jemaah Calon Haji ke Tanah Suci Dijadwalkan 12 Mei 2024
- Diserang Israel, Iran Sebut Fasilitas Nuklir Aman dan Siap Membalas dengan Rudal
- Respons Serangan Israel, Iran Aktifkan Pertahanan Udara dan Tangguhkan Penerbangan Sipil
- Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Proyek Kerja Sama dengan Israel
- 2 Oknum Pegawai Lion Air Jadi Sindikat Narkoba, Begini Modus Operasinya
Advertisement
Alert! Stok Darah di DIY Menipis, PMI Dorong Instansi Gelar Donor Darah
Advertisement
Kota Isfahan Bukan Hanya Pusat Nuklir Iran tetapi juga Situs Warisan Budaya Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Pilgub Jakarta 2024, Demokrat Bakal Calonkan Dede Yusuf
- Darurat, Kasus Demam Berdarah di Amerika Tembus 5,2 Juta, 1.800 Orang Meninggal
- Diserang Israel, Iran Sebut Fasilitas Nuklir Aman dan Siap Membalas dengan Rudal
- Gelombang I Pemberangkatan Jemaah Calon Haji ke Tanah Suci Dijadwalkan 12 Mei 2024
- Visa Umrah Kini Tidak Boleh Buat Piknik, Ini Aturan Barunya
- ASN Akan Dipindah ke Ibu Kota Nusantara Secara Bertahap hingga 2029, Ini Prioritasnya
- Ketua KPU Hasyim Asy'ari Kembali Dilaporkan Terkait dengan Kasus Asusila
Advertisement
Advertisement