Advertisement
KPK Panggil 3 Saksi untuk Tersangka Sjamsul Nursalim
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa memanggil tiga saksi dalam penyidikan kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Ketiganya dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim (SJN).
Advertisement
"Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa tiga orang saksi untuk tersangka SJN terkait kasus korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas [SKL] kepada pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia [BDNI] Tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional [BPPN]," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (16/7/2019).
Tiga saksi itu, yakni mantan Koordinator Tim Pengarah Bantuan Hukum (TPBH) Hadiah Herawatie, Hadi Avilla Tamzil yang merupakan pengusaha, dan Yusuf Wahyudi berprofesi sebagai pengacara.
Sjamsul Nursalim bersama istrinya Itjih Nursalim merupakan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pemenuhan kewajiban pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) selaku obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
KPK telah menetapkan keduanya sebagai tersangka pada 10 Juni 2019. Sjamsul dan Itjih diduga melakukan misrepresentasi terkait dengan piutang petani petambak sebesar Rp4,8 triliun.
Misrepresentasi tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4,58 triliun. Pasalnya, saat dilakukan Financial Due Dilligence (FDD) dan Legal Due Dilligence (LDD) disimpulkan bahwa aset tersebut tergolong macet dan hanya memiliki hak tagih sebesar Rp220 miliar.
Atas perbuatan tersebut, Sjamsul dan Itjih disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Profil Paus Leo XIV Asal Amerika Serikat
Akhirnya, Paus ke-267 Gereja Katolik Terpilih
PPATK Sebut Perputaran Dana Judi Online Bisa Tembus Rp150,36 Triliun Selama 2025
Aduan Konten Judi Online Mencapai 1,3 Juta
Advertisement
Kemensos Sebut 66 Sekolah Rakyat Siap Berdiri Tahun Ini
Pegadaian Edukasi Pegawai Istana Kepresidenan soal Investasi Emas
Jawa Barat dan Riau Jadi Pilot Project Zero ODOL
Puluhan Preman di Serang Diringkus Polisi, Paling Banyak Anggota Ormas
Kejagung Sita Uang Rp479 Miliar Terkait Korupsi Duta Palma
Advertisement
Tunjangan Guru Non ASN pada RA dan Madrasah Cair Juni 2025, Segini Besarannya
Sejoli Ditemukan Meninggal Dunia dalam Mobil di Jambi, Diduga Keracunan AC
BEI Sebut Ada 30 Perusahaan Bakal Ipo Tahun Ini
1,7 Juta Pengemudi Ojol Belum Punya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Advertisement
Merespons Gelombang PHK, Menaker Akan Optimalkan Platform SIAPKerja
Berita Pilihan
- Aduan Konten Judi Online Mencapai 1,3 Juta
- Tunjangan Guru Non ASN pada RA dan Madrasah Cair Juni 2025, Segini Besarannya
- Kerusuhan di Lapas Narkotika Muara Beliti Sumsel, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Ungkap Penyebabnya
- Sejoli Ditemukan Meninggal Dunia dalam Mobil di Jambi, Diduga Keracunan AC
- 1,7 Juta Pengemudi Ojol Belum Punya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Advertisement
Jadwal Perpanjangan SIM Keliling di Sleman, Jumat 9 Mei 2025
Advertisement
Jembatan Kaca Seruni Point Perkuat Daya Tarik Wisata di Kawasan Bromo
Advertisement
Berita Populer
- Kecelakaan KA Harina vs Truk di Pelintasan Sebidang Kaligawe Semarang, 1 Orang Tewas
- Tangani Kebakaran Hutan, Modifikasi Cuaca Natrium Klorida Diperpanjang hingga 12 Mei 2025
- Kata Sandi Milik Kepala Pentagon Pete Hegseth Bocor Akibat Serangan Siber
- Menteri Budi Santoso Segera Terbitkan Permendag Baru, Mengatur Ekspor Impor hingga Perdagangan Dalam Negeri
- Polisi Kerahkan Ratusan Personel Jaga Sidang Kasus Hasto PDIP
- Merespons Gelombang PHK, Menaker Akan Optimalkan Platform SIAPKerja
- 1,7 Juta Pengemudi Ojol Belum Punya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Advertisement
Advertisement
