Advertisement
Ini Alasan Hendropriyono Usulkan Jabatan Presiden 8 Tahun..
Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) AM Hendropriyono (tengah) didampingi kader partainya usai menghadiri pembacaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jakarta, Rabu (11/4). PTUN memutuskan menerima gugatan PKPI dan berhak menjadi peserta Pemilu 2019. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Mantan Ketua Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono menyambangi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo. Mereka diskusi terkait situasi nasional.
Hendro mengatakan bahwa ada kesamaan pikiran untuk membuat biaya pemilu menjadi murah. Baginya, dari tahun ke tahun semakin mahal.
Advertisement
“Sejak 2004 kita menghabiskan uang negara Rp3 triliun. Kemudian pada 2009 itu kok menjadi Rp8 triliun. Pada 2014 menjadi Rp 15triliun. 2019 Rp25 triliun lebih. Ini gila,” katanya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (12/7/2019).
Tentu ini tidak bisa dibiarkan. Menurut Hendro, negara bisa bangkrut. Pemborosan ini juga yang membuat perpecahan di antara masyarakat.
“Saya usul dan nampaknya ketua DPR RI nampaknya cocok pikirannya. Bahwa tenggang waktu presiden dan kepala daerah itu delapan tahun,” jelasnya.
Hendro menjelaskan bahwa kepala negara dan daerah nanti yang sudah terpilih selama delapan tahun tidak bisa mengajukan diri lagi. Dengan begitu, selama menjabat mereka bisa fokus bekerja.
“Jadi delapan tahun itu pemerintah kuat dan rakyat kuat. Tidak ada yang menggergaji pemerintah. Pemerintah tidak sewenang-wenang, tidak berkampanye. Kerja saja delapan tahun yang betul,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kaesang Ingin Jadi Ketum PSI Lagi, Jokowi Mengaku Tak Percaya Diri
Advertisement
Siswa Bisa Mendaftar Sekolah Rakyat, Ini Syarat dan Caranya
Advertisement
Polisi Bandara Soetta Tangkap Terduga Pelaku Pelecehan Penumpang Citilink
Gempa Lombok M4,5 Terasa hingga Bali, Kedalaman 12 Km
Kejagung Jemput Paksa Konsultan Pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek
Peluncuran Program Koperasi Desa Merah Putih Diundur
Diguncang Gempa Magnitudo 5,2, Sebanyak 38 Rumah Warga Poso Rusak
Advertisement
DPR Desak Pemerintah Tuntaskan Kasus Beras Oplosan
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Berwisata di Tengah Bediding Saat Udara Dingin, Ini Tips Agar Tetap Sehat
Advertisement
Berita Populer
- Wakil Wali Kota Serang Kena Tilang Gegera Bonceng Anak Tanoa Helm
- Trump Minta Rusia Akhiri Perang Ukraina dalam 50 Hari atau Kena Tarif 100 Persen
- Didampingi Hotman Paris, Nadiem Makarim Penuhi Panggilan Kejagung Terkait Korupsi Chromebook
- Rencana Pembangunan Rumah Subsidi Tipe 18/25 Dibatalkan, Ini Alasan dari Menteri PKP
- 27 Juli, Penerbangan Moskow-Pyongyang Dibuka
- Situasi di Gaza Mengerikan, Sekjen PBB Desak Akses Bantuan Masuk
- 11 Korban Kapal Karam di Selat Sipora Ditemukan Dalam Kondisi Selamat
Advertisement
Advertisement
