Ini Alasan Hendropriyono Usulkan Jabatan Presiden 8 Tahun..

Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) AM Hendropriyono (tengah) didampingi kader partainya usai menghadiri pembacaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jakarta, Rabu (11/4). PTUN memutuskan menerima gugatan PKPI dan berhak menjadi peserta Pemilu 2019. - Antara
12 Juli 2019 20:07 WIB Jaffry Prabu Prakoso News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA – Mantan Ketua Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono menyambangi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo. Mereka diskusi terkait situasi nasional. 

Hendro mengatakan bahwa ada kesamaan pikiran untuk membuat biaya pemilu menjadi murah. Baginya, dari tahun ke tahun semakin mahal. 

“Sejak 2004 kita menghabiskan uang negara Rp3 triliun. Kemudian pada 2009 itu kok menjadi Rp8 triliun. Pada 2014 menjadi Rp 15triliun. 2019 Rp25 triliun lebih. Ini gila,” katanya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Tentu ini tidak bisa dibiarkan. Menurut Hendro, negara bisa bangkrut. Pemborosan ini juga yang membuat perpecahan di antara masyarakat. 

“Saya usul dan nampaknya ketua DPR RI nampaknya cocok pikirannya. Bahwa tenggang waktu presiden dan kepala daerah itu delapan tahun,” jelasnya. 

Hendro menjelaskan bahwa kepala negara dan daerah nanti yang sudah terpilih selama delapan tahun tidak bisa mengajukan diri lagi. Dengan begitu, selama menjabat mereka bisa fokus bekerja. 

“Jadi delapan tahun itu pemerintah kuat dan rakyat kuat. Tidak ada yang menggergaji pemerintah. Pemerintah tidak sewenang-wenang, tidak berkampanye. Kerja saja delapan tahun yang betul,” ucapnya. 

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia