Advertisement
Gubernur Kepri Kena OTT, KPK: Sebelumnya Terjadi Penerimaan Lain
Gedung KPK. - Antarafoto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-- DIduga telah terjadi penerimaan lain terkait izin lokasi rencana reklamasi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Dugaan tersebut disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"KPK menduga sebelumnya telah terjadi penerimaan lain," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu (10/7/2019).
Advertisement
Febri menjelaskan lembaganya melakukan kegiatan penindakan sejak Rabu siang di Kepulauan Riau.
"Sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat akan terjadinya transaksi yang diduga diperuntukan pada kepala daerah di sana," ungkap Febri.
BACA JUGA
Dalam kegiatan tersebut, diamankan juga 6.000 dolar Singapura yang diduga terkait dengan izin lokasi rencana reklamasi di Kepri tersebut.
Sampai Rabu malam, KPK membawa enam orang ke Polres Tanjungpinang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu dari unsur kepala daerah, kepala dinas di bidang kelautan, kepala bidang, dua staf dinas, dan pihak swasta.
Diketahui, Gubernur Kepri Nurdin Basirun juga termasuk pihak yang diperiksa tersebut.
Sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana, kata Febri, maka dalam waktu paling lama 24 jam ini, tim akan melakukan kegiatan-kegiatan awal termasuk klarifikasi pada pihak yang diamankan.
"Status hukum perkara dan pihak-pihak yang diamankan akan disampaikan besok melalui konferensi pers di KPK," ucap Febri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Peringatkan Pengisian Jabatan Transparan Usai OTT Pati
BPBD Magetan Kerahkan SAR, Pendaki Mongkrang Belum Ditemukan
Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Gaza, Prabowo Teken Piagam
Haji Alim Terdakwa Korupsi Tol Meninggal di Usia 88 Tahun
Advertisement
Seleksi Petugas Haji 2026: Menhaj Tekankan Integritas dan Sanksi Tegas
IUP Tambang Emas Martabe Dicabut, ESDM Tegaskan Lewat Kajian
Geledah Pendopo Pati, KPK Angkut Koper dan Dokumen Sudewo
BPK Soroti Proyek Kereta Cepat, WIKA Berpotensi Rugi Rp2,27 Triliun
Uji Coba Zero ODOL Dimulai 27 Januari 2026, Kemenhub Andalkan Digital
Advertisement
Pantau Rekening Pejabat Pajak, Menkeu Perketat Bersih-Bersih DJP
KPK Geledah Rumah Kadis PUPR Madiun Terkait Kasus Gratifikasi Proyek
KemenPPPA Tegaskan Kasus Kekerasan Seksual Wajib lewat Pengadilan
Laporan Warga Berujung Pemeriksaan Kajari Sampang oleh Kejagung
Prabowonomics Dibawa Prabowo ke WEF Davos Seusai Absen 10 Tahun
Advertisement
Indonesia Bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump
Berita Pilihan
- BPBD Magetan Kerahkan SAR, Pendaki Mongkrang Belum Ditemukan
- BMKG Wanti-wanti Hujan Lebat di Jateng hingga Akhir Januari 2026
- PLN Hadirkan Tambah Daya Listrik Instan untuk Hajatan dan Proyek
- KPK Duga Modus CSR Dipakai dalam Aliran Dana Wali Kota Madiun
- OTT Madiun Seret Kepala Daerah hingga Swasta, Ini Rinciannya
Advertisement
Tiga Raperda Inisiatif DPRD Masuk Agenda Legislasi Bantul 2026
Advertisement
Diawali dari Langgur, Cerita Wisata Kepulauan Kei Dimulai
Advertisement
Berita Populer
- Budidaya Biofloc Kian Diminati di DIY, Efisien Tekan Biaya Pakan Ikan
- Rayakan Imlek 2026, The Alana Jogja Hadirkan Lunar Feast
- Pembangunan PSEL Jogja Masih Tunggu Lelang Danantara
- Top Ten News Harianjogja.com, Kamis 22 Januari 2026
- Immanuel Sebut Parpol dan Ormas dalam Kasus K3, KPK: Akan Dianalisis
- Bus DAMRI Jogja-Semarang PP Cek Jadwalnya
- Pemkot Jogja Tata Rumah di Sepadan Sungai, Kurangi Risiko Banjir
Advertisement
Advertisement
