Gerindra Sebut Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Ajukan Kasasi Pelanggaran Pilpres ke MA Tanpa Komunikasi
Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno menyapa wartawan usai memberikan keterangan pers terkait putusan MK tentang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di kediaman Prabowo, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2019). - Antara Hraianjogja.com, JAKARTA – Ada fakta menarik yang terjadi di balik tindakan kuasa hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Unoyang kembali mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
Perkara ini diajukan lagi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan peserta pemilihan presiden nomor urut 02 ini terkait perselisihan hasil pemilihan umum.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Ahmad mengatakan bahwa kasasi ini dilakukan oleh tim hukum tanpa ada komunikasi.
“Ini proses kasasi sebelum MK [Mahkamah Konstitusi] yang belum diterima oleh MK karena ada syarat formil yang belum terpenuhi. Rupanya, tim lawyer perbaiki dan tidak bilang lagi, tidak koordinasi lalu daftar ulang,” katanya saat dikonfirmasi, Rabu (10/7/2019).
Sufmi menjelaskan bahwa kasasi tetap atas nama Prabowo-Sandi meski tanpa koordinasi.
“Ya ,tapi kedaluarsa karena sudah lewat masa waktu,” jelasnya.
Habisnya masa berlaku ini karena jalur hukum terakhir gugatan pemilu ada di MK.
Kasasi kedua Prabowo-Sandi telah diregister dengan Perkara Nomor 2P/PAP/2019 tanggal 3 Juli 2019. Saat ini perkara sudah diproses dan tengah menunggu tanggapan KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku termohon.
Pengajuan perkara kasasi kedua dilakukan seminggu setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Prabowo-Sandi. Mereka kali ini memberi kuasa kepada Konsultan Hukum Nicholay Aprilindo Associates untuk menangani perkara. Sebelumnya pasangan nomor urut 02 ini melaporkan termohon yang sama melalui Ketua Tim Sukses, Djoko Santoso ke Bawaslu.
MA dalam putusan kasasinya menguatkan Putusan Bawaslu yang tidak dapat menerima atau niet ontvanklijk verklaard (N.O). Artinya, materi perkaranya tidak diperiksa sama sekali oleh Bawaslu karena tidak memenuhi syarat-syarat formil karena pemohon tidak menyertakan alat-alat bukti untuk mendukung permohonannya.
MA kembali menyatakan perkara tersebut N.O. dengan menambahan alasan penolakannya. Djoko tidak mempunyai legal standing atau alasan hukum untuk mengajukan perkara.
Atas putusan kasasi MA tersebut, Pengacara BPN kemudian mengganti Pemohon perkara. Kali ini permohonannya dilakukan langsung oleh Prabowo-Sandi sebagai pihak yang mempunyai legal standing.
Sumber : Bisnis.com
