Advertisement
Fadli Zon: Tak Perlu Ada Rekonsiliasi

Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menilai tidak perlu ada wacana rekonsiliasi antara pasangan calon presiden Jokowi-Makruf dan Prabowo-Sandi paska pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Baginya, upaya rekonsiliasi tersebut dinilai keliru menyikapi dinamika demokrasi di Indonesia.
Adanya rekonsiliasi menurut Fadli justru menunjukkan perbedaan yang berbuntut pada perpecahan sebenarnya. Dia berharap wacana rekonsiliasi tidak lagi dibesar-besarkan.
Advertisement
"Memangnya kita perang, ada rekonsiliasi. Ini (Pilpres) kan satu kontestasi ya dalam fase demokrasi bangsa. Jadi harus dianggap sebagai hal yang biasa dalam pertarungan kompetisi," katanya kepada wartawan di Kepatihan, Senin (8/7/2019).
Dia mengatakan, kubu Prabowo-Sandi selama ini sudah menyampaikan langkah hukum, termasuk memprotes kecurangan Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi. Hasilnya juga sudah diterima. Dia juga sependapat dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang menilai tidak perlu ada rekonsiliasi.
"Namanya juga kontestasi. Kalau ada istilah rekonsiliasi adalah istilah yang salah. Rekonsiliasi untuk apa wong kita memang didalam demokrasi bersaing berkompetisi gitu," katanya.
Disinggung soal potensi perpecahan masyarakat jika tidak ada rekonsiliasi nasional, Fadli menepis potensi tersebut. Menurutnya, proses saat ini justru bagian dari upaya mendewasakan masyarakat dalam berdemokrasi. "Saya yakin, di dalam demokrasi harus ada kedewasaan. Saya kira masyarakat punya jalurnya sendiri. Jangan menganggap masyarakat kita ini lebih bodoh lah," kata Fadli.
Meski begitu, dia mendukung saran Eks Koordinator Jubir BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak yang menyarankan agar rekonsiliasi Jokowi-Prabowo dimanfaatkan untuk memulangkan Habib Rizieq Shihab ke Indonesia.
"Jangan dihambat (Habib Rizieq) pulang. Konon ada informasi bahwa dia (Rizieq) sulit untuk keluar dari sana (Arab Saudi) karena ada note. Padahal, pemerintah Saudi sebenarnya tidak ada masalah," kata Fadli.
Dia juga menyinggung kasus hukum yang dialamatkan ke Rizieq yang lebih kental muatan politisnya dibandingkan kasus hukum. Dia juga meminta, kriminalisasi kepada Rizieq dihentikan.
"Pilpres kan sudah selesai. Semestinya aroma politik di dalam kasus-kasus itu juga dihentikan. Rizieq seharusnya bisa kembali tanpa ada kriminalisasi terhadap kasus-kasus yang lain," kata Fadli.
Terpisah, Politisi PDI-P DIY Bambang Praswanto berharap upaya rekonsiliasi antara kedua kubu bisa segera terwujud. Hal itu dilakukan agar kedua kubu yang berbeda pilihan bisa kembali bersatu untuk membangun bangsa. "Doakan saja bisa segera terwujud," kata Bambang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement