Advertisement
Trump Berencana Gelar Pertemuan Medsos, Facebook dan Twitter Tak Masuk Daftar Undangan
CEO Facebook Mark Zuckerberg - Reuters
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Ada yang aneh dalam hajatan yang akan digelar Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Pekan ini, ia berencana menggelar pertemuan media sosial di Gedung Putih. Lucunya, raksasa media sosial Facebook dan Twitter justru tak masuk daftar undangan.
Pada 26 Juni, Gedung Putih mengumumkan rencana pertemuan itu yang bakal digelar Kamis (11/7/2019) waktu setempat. Pertemuan nanti diharapkan akan menyatukan para pemimpin digital untuk diskusi tentang peluang dan tantangan lingkungan daring dewasa ini.
Advertisement
Sejumlah kritikus dan kelompok teknologi berpandangan konservatif telah mengkonfirmasikan kehadiran mereka.
Senator Partai Republik Marsha Blackburn dari Tennessee, yang kerap mengkritik Google, dijadwalkan untuk hadir, menurut juru bicaranya. Perwakilan Republik Matt Gaetz dari Florida juga berencana untuk datang.
BACA JUGA
Mereka akan bergabung dengan kelompok-kelompok konservatif termasuk The Heritage Foundation dan Turning Point USA, serta tokoh-tokoh media berpandangan konservatif macam Bill Mitchell yang dikenal merupakan pendukung Trump.
Namun pada Senin (8/7/2019), Facebook mengatakan pihaknya belum diundang untuk berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Tak hanya Facebook, sumber terkait dengan pertemuan ini juga mengatakan Twitter belum masuk dalam daftar undangan.
Trump telah menuding raksasa platform teknologi seperti Google, Facebook, dan Twitter memiliki bias anti-konservatif. Bulan lalu, Trump mengatakan pemerintah AS harus menuntut Facebook dan Google karena kesalahan yang tidak dijelaskan.
Facebook diketahui menjalankan jaringan sosial terbesar di dunia, serta layanan berbagi foto di Instagram dan aplikasi pengiriman pesan WhatsApp. Sementara itu, platform Twitter adalah salah satu alat yang kerap digunakan Trump untuk berkomunikasi langsung dengan publik.
Google menolak mengomentari pertemuan itu. Pada Minggu (7/7/2019), CNN melaporkan bahwa Twitter tidak diundang dalam pertemuan itu. Namun perusahaan ini juga menolak memberikan komentarnya.
Michael Beckerman, presiden kelompok perdagangan Internet Association yang mewakili sebagian besar perusahaan teknologi, termasuk Google, Facebook, dan Twitter, menegaskan dalam sebuah pernyataan bahwa anggota kelompok ini tidak memiliki ideologi politik atau bias politik.
“Perusahaan internet terus berhasil dan tumbuh dengan membangun basis pengguna yang luas terlepas dari afiliasi partai atau perspektif politik,” ujar Beckerman.
Kelompok lain yang telah mengkonfirmasi kehadiran mereka di antaranya adalah PragerU, yang telah menuntut raksasa pencarian Google, serta Media Research Center, yang mengkritik apa yang dianggapnya sebagai bias sayap kiri dalam jurnalisme mainstream.
Pada Juni, Presiden Media Research Center, Brent Bozell, memuji RUU Senat yang akan menghapus pembebasan tanggung jawab dari platform online seperti Facebook dan Twitter jika mereka tidak membuktikan diri bersikap netral secara politik.
CEO Project Veritas, sebuah organisasi nirlaba konservatif yang dikenal menggunakan operasi terselubung dalam upaya untuk mengekspos kesalahan, James O'Keefe, juga disebut-sebut akan hadir.
“Kami tidak yakin apa yang akan terjadi,” ujar juru bicara Heritage Foundation Rob Bluey, seperti dilansir dari Bloomberg, Selasa (9/7/2019). “Saya pikir akan sangat bermanfaat untuk mengadakan pertemuan dan melakukan diskusi.”
Bluey pribadi berpendapat perusahaan-perusahaan teknologi tidak perlu menghadiri pertemuan itu karena perusahaan-perusahaan itu sudah membahas isu-isu yang ada beserta kritiknya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Adies Kadir Tegaskan Mundur dari Perkara Golkar di MK, Ini Alasannya
- Gempa Darat M3,1 Guncang Pasaman, Getaran Terasa hingga Bukittinggi
- BGN dan Kemensos Matangkan Penyaluran MBG bagi Lansia dan Disabilitas
- BPJS Kesehatan Jelaskan Mekanisme Reaktivasi PBI JKN, Begini Caranya
- Ormas Islam Pahami Alasan Prabowo Masukkan RI ke Dewan Perdamaian
Advertisement
54 Ribu Peserta PBI BPJS di Gunungkidul Dinonaktifkan Awal 2026
Advertisement
India Deportasi 2 Turis Inggris yang Tempel Stiker Free Palestine
Advertisement
Berita Populer
- OTT KPK Guncang Pajak dan Bea Cukai, Menkeu Siap Lakukan Bersih-Bersih
- Awal Tahun 2026, Toko Service HP Iphone di Jogja Kebanjiran Pelanggan
- Belasan Rumah Tertimbun Longsor di Campakamulya Cianjur
- PN Solo Mulai Sidangkan Gugatan Nama Sri Susuhunan Pakubuwono XIV
- RSUD Wates Kembangkan Operasi Minim Sayatan, Pemulihan Lebih Cepat
- UGM Buka Kuota 10.000 Mahasiswa Baru Lewat Tiga Jalur Seleksi
- Kemiskinan di Dlingo Ditekan Lewat Agroforestry dan Kelapa Kopyor
Advertisement
Advertisement



