Advertisement
PDIP Belum Bisa Jawab Soal Penempatan Kader di MPR
Hendrawan Supratikno, anggota Fraksi PDIP yang juga merupakan anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Setidaknya akan ada dua paket pimpinan MPR yang akan saling berkompetisi untuk mengisi jabatan pimpinan MPR periode 2019-2024. Hal tersebut disampaikan politisi PDI Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno.
"Paket pimpinan MPR itu akan dipilih pada 1 Oktober mendatang, setelah pelantikan anggota MPR," kata dia, pada diskusi "Empat Pilar MPR RI: Menjaga Politik Kebangsaan, Layakkah Semua Fraksi di Kursi Pimpinan MPR?" di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (8/7/2019).
Advertisement
Menurut dia, berdasarkan amanah UU tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) hasil revisi kedua, bahwa pengisian jabatan pimpinan MPR akan dilakukan melalui sistem paket yang diusulkan fraksi-fraksi di MPR, bukan diisi secara proporsional.
Pertimbangannya, di DPR ada sembilan fraksi dan di MPR ada tambahan kelompok DPD RI di MPR. "Kalau kelompok DPD dihitung sebagai satu fraksi, maka di MPR ada 10 fraksi," katanya.
Anggota Komisi XI DPR ini menjelaskan, pimpinan MPR RI itu ada lima orang yakni satu ketua dan empat wakil kedua. "Unsurnya berasal dari fraksi-fraksi empat orang dan satu dari kelompok DPD di MPR," katanya.
Menurut dia, karena dalam paket pimpinan MPR itu ada unsur DPD, maka dari dua paket pimpinan MPR, keduanya ada unsur DPD. "Hal ini yang sedang kami lobi. Kami mencari unsur pimpinan MPR dari DPD yang memiliki visi dan misi sama," katanya.
Ia menambahkan, kalau paket pimpinan MPR RI itu sampai muncul tiga paket, maka kekuatan fraksi-fraksi akan menjadi terpecah. "Kalau melihat jumlah fraksi di MPR, maka saya memperkirakan paling banyak hanya dua paket," katanya.
Ketika ditanya, apakah PDIP akan menempatkan kadernya sebagai ketua MPR, dia mengatakan, belum bisa mengatakan hal itu. Menurut dia, PDIP dan partai-partai anggota koalisi pendukung Joko Widodo sebagai calon presiden, saat ini masih melakukan pembicaraan dan lobi-lobi, terutama kepada unsur DPD.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Advertisement
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Menteri PANRB Tegaskan ASN Tak Boleh WFA, yang Diperbolehkan FWA
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini di Sleman dan Kulonprogo, Selasa 1 Juli 2025
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Pemerintah Klaim Megaproyek Baterai Kendaraan Listrik di Karawang Serap 8 Ribu Tenaga Kerja
- Palestina Minta Internasional Desak Penghentian Kekerasan oleh Pemukim Israel di Tepi Barat
- Hujan Ringan Selimuti Sejumlah Kota Besar Hari Ini Senin 30 Juni 2025
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
Advertisement
Advertisement
