Banyak Pendaftar Rumah DP 0 Rupiah Ditolak, Ini Penyebabnya

Harianjogja.com, JAKARTA — Pendaftar rumah DP nol rupiah sebentar lagi mendapatkan kejelasan mengenai lolos-tidaknya mereka sebagai pembeli. Mereka menunggu rekomendasi dari Unit Pengelola Teknis (UPT) Rumah DP Nol Rupiah kepada Bank DKI selaku penerbit kredit perumahan rakyat (KPR).

Kepala UPT Rumah DP Nol Rupiah Dzikran Kurniawan mengungkap semua pendaftar akan mendapatkan pemberitahuan terkait hal ini mulai pekan depan. Sebab, proses penyaringan data atau verifikasi para pendaftar merupakan cara untuk memastikan program ini tepat sasaran.

"Ketepatan sasaran itu ada dua hal. Tidak tepat kalau kami memberikan pada orang yang tidak mampu mencicil. Tapi tidak tepat juga untuk yang terlalu mampu," ungkapnya kepada JIBI, Jumat (5/7/2019).

Dzikran menceritakan lebih dari separuh pendaftar yang tersaring. Penyebab pertama, tentunya terkait syarat pendaftaran. Misalnya dari data kependudukan, apakah warga asli Jakarta dan sudah menikah.

"Kelihatan banyak yang belum menikah tapi mendaftar, itu tidak [lolos]. Ada yang double juga. Maksudnya suami mengajukan, istri ikut mengajukan juga, kan tidak boleh. Kelihatan tuh, oh, ternyata ini satu keluarga suami-istri," ujarnya.

Yang kedua, terkait kepemilikan aset. UPT telah memastikan bahwa pendaftar belum memiliki rumah dengan cara memeriksa data pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Selain itu, UPT juga mengecek data kepemilikan mobil dari data pajak.

"Makanya kan terlihat, kalau harga mobilnya mahal kan pajaknya juga mahal. Sedangkan penghasilan mereka kan dibatasi gaji pokok Rp7 juta," jelasnya.

"Masalah kendaraan ini kan juga daya tampung parkirnya. Space parkir kan sangat terbatas disediakan. Kita kan juga mempertimbangkan nanti kenyamanan yang menghuni di sana. Jangan nanti satu keluarga punya mobil tiga, motor lima, nanti parkirnya gimana," tambahnya.

Ketiga, terkait kelayakan hunian. Dzikran menuturkan bahwa pilihan Rumah DP Nol yang tersedia terbatas masih hanya memungkinkan untuk keluarga kecil saja.

"Soal kelayakan hunian ini juga banyak yang kena di sini. Itu kan tersedia tipe 21 dan 36. Lha kalau pemohon ini punya anggota keluarga lima orang atau anak tiga mengambil tipe 21, itu kan tidak ideal. Tapi kita upgrade dulu ke tipe 36, eh, ternyata penghasilannya tidak cukup," jelasnya.

"Ada lagi keluarga dengan lima anak atau tujuh orang mendaftar tipe 36, kan nggak ideal juga," tambah Dzikran.

Terakhir, Dzikran menambahkan, yakni pendaftar yang datanya belum ditemukan atau belum match. Dirinya memberi kesempatan pendaftar ini untuk mengoreksi atau melengkapi datanya.

Nantinya, dari 899 pendaftar yang direkomendasikan UPT tersebut, Bank DKI akan menilai riwayat kredit mereka dan menyaringnya lagi untuk proses pengajuan KPR. Barulah setelah melalui proses pengajuan KPR, para pendaftar akan berkesempatan menghuni 780 unit Rumah DP Nol berbentuk rumah susun yang terletak di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur ini. 

Pembangunan rumah tersebut telah masuk tahap topping off pada Januari 2019 dan ditargetkan selesai Juli 2019. Seperti diketahui, program ini merupakan salah satu janji kampanye gubernur dan wakil gubernur terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno ketika berlaga di Pilkada DKI Jakarta 2017.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia