Pelaksanaan Munas Golkar Sebelum Pelantikan Presiden dan Wapres, Ini Untungnya ...

Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto (tengah) bersama pengurus partai Golkar membuka Rakornis Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar 2018 di Jakarta, Sabtu (20/10/2018). - Antara
05 Juli 2019 12:47 WIB Lalu Rahadian News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA--Penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar akan membawa banyak keuntungan jika dilaksanakan sebelum pelantikan presiden dan wapres terpilih hasil Pilpres 2019 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Anggapan itu disampaikan pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah. Menurutnya, Munas Golkar sebelum pelantikan Jokowi-Ma'ruf bisa memberi kepastian terhadap rencana pembangunan dan stabilitas politik ke depan.

"Munas sebelum pelantikan justru menguntungkan pemerintah dan rakyat. Karena kalau setelah pelantikan diselenggarakan Munas, pasti terjadi ketidakpastian yang bisa mengguncangkan situasi," kata Trubus kepada wartawan, Jumat (5/7/2019).

Keuntungan diprediksi muncul karena Jokowi bisa langsung berkoordinasi dengan Ketua Umum Golkar terpilih sebelum dilantik. Koordinasi itu dianggap bisa maksimal dan menghasilkan penyusunan kabinet serta program kerja yang selaras antara pemerintah dan Golkar.

Selain itu, Munas Golkar sebelum pelantikan Jokowi-Ma'ruf juga dianggap bisa membuat Ketua Umum terpilih melakukan konsolidasi internal lebih kuat untuk mengukuhkan dukungan bagi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf hingga 2024.

Jika Munas Golkar dilaksanakan sesudah Jokowi dilantik, Trubus khawatir dampak negatif akan timbul. Salah satunya yakni kemungkinan adanya kebingungan dalam diri Jokowi saat memilih anggota kabinet dari Partai Golkar.

"Pak Jokowi kan tidak tahu ketua partainya siapa sehingga Pak Jokowi akan bingung siapa calon menteri yang akan dipilih di kabinet," katanya.

Saat ini, telah muncul satu nama sebagai bakal calon Ketua Umum Golkar selain Airlangga. Nama yang dimaksud adalah Bambang Soesatyo (Bamsoet).

Ketua DPR RI ini mengklaim sudah mendapat dukungan DPD Golkar Riau dan Maluku Utara untuk maju sebagai calon Ketua Umum. Bamsoet mengaku hal tersebut sebagai dukungan atau support dari anggota.

Menurutnya, banyak anggota DPD berharap Golkar menjadi lebih demokratis serta mengedepankan musyarawarah dan mufakat saat pengambilan keputusan.

"Golkar, kita ketahui masa berakhirnya 2019. Dari Januari sampai Desember. Kami berharap semakin banyak yang masih kontestasi, semakin baik. Itu jadi cermin perkaderan baik dan melahirkan calon pemimpin," ucapnya, Selasa (2/7/2019).

Sumber : Bisnis.com