Advertisement
Pelaksanaan Munas Golkar Sebelum Pelantikan Presiden dan Wapres, Ini Untungnya ...

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar akan membawa banyak keuntungan jika dilaksanakan sebelum pelantikan presiden dan wapres terpilih hasil Pilpres 2019 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Anggapan itu disampaikan pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah. Menurutnya, Munas Golkar sebelum pelantikan Jokowi-Ma'ruf bisa memberi kepastian terhadap rencana pembangunan dan stabilitas politik ke depan.
Advertisement
"Munas sebelum pelantikan justru menguntungkan pemerintah dan rakyat. Karena kalau setelah pelantikan diselenggarakan Munas, pasti terjadi ketidakpastian yang bisa mengguncangkan situasi," kata Trubus kepada wartawan, Jumat (5/7/2019).
Keuntungan diprediksi muncul karena Jokowi bisa langsung berkoordinasi dengan Ketua Umum Golkar terpilih sebelum dilantik. Koordinasi itu dianggap bisa maksimal dan menghasilkan penyusunan kabinet serta program kerja yang selaras antara pemerintah dan Golkar.
Selain itu, Munas Golkar sebelum pelantikan Jokowi-Ma'ruf juga dianggap bisa membuat Ketua Umum terpilih melakukan konsolidasi internal lebih kuat untuk mengukuhkan dukungan bagi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf hingga 2024.
Jika Munas Golkar dilaksanakan sesudah Jokowi dilantik, Trubus khawatir dampak negatif akan timbul. Salah satunya yakni kemungkinan adanya kebingungan dalam diri Jokowi saat memilih anggota kabinet dari Partai Golkar.
"Pak Jokowi kan tidak tahu ketua partainya siapa sehingga Pak Jokowi akan bingung siapa calon menteri yang akan dipilih di kabinet," katanya.
Saat ini, telah muncul satu nama sebagai bakal calon Ketua Umum Golkar selain Airlangga. Nama yang dimaksud adalah Bambang Soesatyo (Bamsoet).
Ketua DPR RI ini mengklaim sudah mendapat dukungan DPD Golkar Riau dan Maluku Utara untuk maju sebagai calon Ketua Umum. Bamsoet mengaku hal tersebut sebagai dukungan atau support dari anggota.
Menurutnya, banyak anggota DPD berharap Golkar menjadi lebih demokratis serta mengedepankan musyarawarah dan mufakat saat pengambilan keputusan.
"Golkar, kita ketahui masa berakhirnya 2019. Dari Januari sampai Desember. Kami berharap semakin banyak yang masih kontestasi, semakin baik. Itu jadi cermin perkaderan baik dan melahirkan calon pemimpin," ucapnya, Selasa (2/7/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
- Akan Tenggelam, Ribuan Warga Tuvalu Ajukan Visa Iklim untuk Bermigrasi ke Australia
- Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
- Para Advokat Perekat Nusantara dan TPDI Somasi Gibran, Untuk Segera Mundur Sebagai Wapres
Advertisement

Porda XVII DIY 2025: Sleman Mulai Siapkan OPD Pendamping Cabor Demi Membidik Juara Umum
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- KPK Cekal Mantan Wadirut BRI ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan EDC
- Kejagung Periksa Pihak Google Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi Laptop Chromebook
- Kemenag Siapkan Regulasi Terkait Tata Kelola Rumah Doa
- Api Melahap RS Hermina Jakarta, Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran
- KPK Panggil Pihak Swasta Terkait Suap Pengadaan Barang di MPR RI
- Pembubaran Kegiatan Ibadah dan Perusakan Rumah Retret di Sukabumi, Kemenag Siapkan Regulasi Rumah Doa
- Pemkab Bantul Siapkan Siswa Cadangan Sekolah Rakyat
Advertisement
Advertisement