KPAI: Pemerintahan Jokowi, Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Terorisme Perlu Ditingkatkan
Ilustrasi. - Reuters Harianjogja.com, JAKARTA--Upaya-upaya melindungi anak dari radikalisme dan terorisme masih perlu ditingkatkan dalam periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal tersebut disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto.
"Ada perkembangan baik di era saat ini terkait beberapa isu perlindungan anak. Namun, beberapa hal masih perlu perhatian serius di antaranya perlindungan anak dari radikalisme dan terorisme," katanya saat dihubungi di Jakarta, Jumat (5/7/2019).
Ia mengatakan beberapa hal perlu menjadi perhatian serius dalam upaya perlindungan anak dari radikalisme dan terorisme antara lain peningkatan kualitas lembaga layanan yang bergerak di bidang rehabilitasi.
Susanto menilai lembaga-lembaga layanan yang bergerak di bidang rehabilitasi masih belum maksimal dalam menangani anak-anak yang terlibat radikalisme dan terorisme, baik anak sebagai pelaku, korban, maupun saksi.
BACA JUGA :
"Karena itu, kerap kali rehabilitasi anak yang terlibat radikalime dan terorisme masih belum sesuai harapan sehingga memiliki dampak yang rumit bagi kehidupan mereka," katanya.
Di sisi lain, ia menilai periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah menunjukkan perkembangan baik terkait perlindungan anak, terutama dalam pemenuhan hak-hak dasar pendidikan.
"Di antaranya adalah pengembangan model sekolah dan madrasah yang ramah anak, puskesmas ramah anak, serta program Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar bagi kelompok rentan," katanya.
Joko Widodo dipastikan akan kembali menjabat sebagai presiden berpasangan dengan KH Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden periode 2019-2024 setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan oleh pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Setelah putusan MK itu KPU RI menetapkan pasangan Jokowi-Maruf Amin sebagai pemenangnya.
Pada periode kedua, Jokowi menyatakan akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia tanpa meninggalkan pembangunan infrastruktur.
Sumber : Antara
