Duh! Meski Belum Mapan, Rerata Gen Z Utang Pinjol Rp5,1 Juta
Jargon menggenjot inklusi keuangan sepertinya perlu ditinjau ulang, seiring maraknya fenomena masyarakat yang memanfaatkan kemudahan akses pinjol.
DPRD DKI/beritajakarta.com
Harianjogja.com, JAKARTA — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPW Jakarta meminta DPRD DKI Jakarta menegaskan sikap soal pemilihan wakil gubernur, di sisa masa jabatan mereka yang akan berakhir sekitar dua bulan lagi.
Ketua DPW PSI Jakarta Michael V Sianipar menjelaskan alasannya, yaitu DPRD DKI Jakarta masih berkutat dengan draf tata tertib (tatib) pemilihan wagub tersebut.
"Waktunya sebentar, tapi tatibnya saja belum ada. Kita memang mau secepatnya punya wakil gubernur, tetapi kita juga tidak mau kalau proses pemilihannya tidak akuntabel," ungkap Michael di kantor DPP PSI, Kamis (4/7/2019).
Oleh sebab itu, Michael menyarankan DPRD mengambil posisi yang jelas, apakah ingin menyelesaikannya secepat mungkin, atau menundanya sekalian sampai DPRD selanjutnya dilantik pada Oktober 2019.
Michael menegaskan, apabila PSI telah masuk ke fraksi DPRD, PSI akan membuat proses pemilihan wagub ini transparan, seperti menggelar pemaparan satu arah, siaran langsung saat menilai kandidat, atau debat terbuka, agar masyarakat DKI Jakarta bisa melihat sendiri kapasitas para kandidat.
"Tinggal nanti kembali lagi ke bagaimana mekanisme fraksi partai politik di DPRD sebagai penentu, punya mekanisme tersendiri menampung aspirasi masyarakat," ungkapnya.
Seperti diketahui, kedua nama calon wagub yang telah terungkap, yakni Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Barat sekaligus mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta Agung Yulianto.
Dalam rangka melaksanakan pemilihan ini, DPRD DKI Jakarta telah membentuk panitia khusus (pansus) yang bertugas untuk membentuk tata tertib pemilihan wakil gubernur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Jargon menggenjot inklusi keuangan sepertinya perlu ditinjau ulang, seiring maraknya fenomena masyarakat yang memanfaatkan kemudahan akses pinjol.
Presiden Kelima RI yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri, menghadiri resepsi pernikahan Ignatius Windu Hastomo (Igo)
DPD DIY dorong percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat demi kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat adat.
Penelitian terbaru ungkap pola tulisan tangan bisa jadi indikator awal penurunan fungsi kognitif pada lansia.
Rupiah melemah ke Rp17.800, DPR tegaskan kondisi bukan krisis 1998. Sektor perbankan dinilai masih stabil.
Tren wisata 2026 berubah, turis kini cari pengalaman emosional, healing, dan perjalanan bermakna ke Jepang, Korea, hingga China.