Advertisement
Kapolri Larang Aksi Unjuk Rasa di MK
Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menyampaikan materi seminar dalam acara seminar yang digelar di Fakultas Hukum UII, Jalan Tamansiswa, Jogja, Sabtu (31/03/2018). Harian Jogja - Desi Suryanto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Kepala Kepolisian RI Jenderal Polisi Tito Karnavian menegaskan pihaknya melarang aksi unjuk rasa di sekitar Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, selama rapat permusyawaratan hakim untuk putusan sengketa Pemilihan Umum Presiden 2019.
Larangan tersebut disampaikan oleh Tito di Jakarta, Selasa (25/6/2019), mengingat aksi unjuk rasa serupa terjadi pada tanggal 21 s.d. 22 Mei berakhir dengan kericuhan di depan Kantor Badan Pengawas pemilu RI, Jakarta. Kejadian ini mengganggu ketertiban umum.
Advertisement
"Saya tidak ingin itu terulang kembali, kebaikan yang kami lakukan, diskresi saya tidak ingin lagi disalahgunakan. Untuk itu, saya larang semua unjuk rasa yang melanggar ketertiban publik," ujar Tito.
Tito mengatakan bahwa pihaknya sudah mendengar ada imbauan dari Pasangan Calon Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno agar massa pendukung tidak perlu hadir di MK.
Selain itu, Tito sudah menegaskan kepada jajaran Polda Metro Jaya dan intelijen untuk tidak memberikan izin unjuk rasa di depan MK, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum.
"Di dalam Pasal 6 itu, ada lima yang tidak boleh, di antaranya tidak boleh mengganggu ketertiban umum, publik, dan tidak boleh menganggu hak asasi orang lain, serta harus menjaga kesatuan bangsa," ujar Tito.
Ia menekankan kepada jajaran kepolisian agar tetap waspada terhadap aksi unjuk rasa yang mengganggu ketertiban publik, serta berkoordinasi dengan pihak TNI menyiapkan kurang lebih 45.000 pasukan pengamanan di sekitar MK dan melakukan penutupan jalan untuk menghindari intervensi pihak luar.
"Kalau tetap melaksanakan unjuk rasa, sepanjang mengganggu kepentingan publik, kami akan bubarkan," ujar Tito.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pengamat Nilai Seskab Teddy Jadi Penghubung Kebijakan Presiden
Menteri LH Ancam Penjara 10 Tahun bagi Pengelola TPST Bantargebang
KPK Panggil Mantan Menhub Budi Karya Sumadi Terkait Suap Jalur Kereta
Mojtaba Khamenei Langsung Perintahkan Serangan Rudal ke Israel
Advertisement
Korsel Batasi Harga BBM, Saham Anjlok 8 Persen
AS Evakuasi Pegawai dan Keluarga dari Arab Saudi
160 Siswi Tewas di Iran, Rudal Tomahawk AS Jadi Penyebab
Iran Masukkan Aset Ekonomi AS dalam Daftar Target Serangan
Suksesi Mojtaba Khamenei Jadi Simbol Kegagalan Strategi AS-Israel
Advertisement
13 Warga Israel Tewas, 1.929 Luka Akibat Serangan Iran
Eropa Jadi Importir Senjata Terbesar, Waspadai Ancaman Rusia
Mojtaba Khamenei Resmi Jadi Pemimpin Tertinggi Iran
Serangan Udara Israel Hantam Hotel di Beirut, 4 Orang Tewas
Longsor Sampah Bantargebang, Menteri LH Akan Panggil Pengelola
Advertisement
Mendagri Larang Kepala Daerah ke Luar Negeri Jelang Lebaran
Berita Pilihan
Advertisement
Cegah Macet ke Parangtritis, Bantul Siapkan Skema One Way Saat Lebaran
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Jembatan Jalan Tape Baru Boyolali Ambrol Tergerus Arus
- Kapolri Cek Kesiapan Personel dan Sarpras Hadapi Mudik Lebaran 2026
- PWI Kecam Intimidasi Wartawan di Laga Malut United
- Volume Sampah Gunungketur Turun Drastis Selama Ramadan
- China Desak Penghentian Segera Perang Iran Lawan AS-Israel
- DEN Pastikan Stok BBM Nasional Aman Jelang Idulfitri 2026
- Dishub Kulonprogo Perketat Ramp Check Bus Jelang Mudik Lebaran
Advertisement
Advertisement
