Advertisement
Jaksa KPK Tuntut Hak Politik Taufik Kurniawan Dicabut karena Terlibat Suap DAK
Advertisement
Harianjogja.com, SEMARANG — Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Joko Hernawan, menuntut hak politik Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan, yang menjadi terdakwa dalam kasus suap Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Perubahan Kabupaten Kebumen dan Purbalingga Tahun Anggaran 2016 dan 2017 dicabut.
Hal itu disampaikan Joko dalam sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Senin (24/6/2019).
Advertisement
Pencabutan hak politik itu, menurut Joko bisa menjadi efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi aagar tidak melakukan tindak pidana yang sama. “Menuntut terdakwa menjalani hukuman tambahan untuk tidak dipilih sebagai pejabat publik selama lima tahun, terhitung setelah terdakwa menjalani hukuman,” ujar Joko di Pengadilan Tipikor Semarang.
Joko mengatakan tuntutan agar hak politik Taufik dicabut didasari pertimbangan jabatannya sebagai wakil ketua DPR. Apa yang dilakukan pria yang juga menjabat sebagai wakil ketua umum PAN itu dianggap telah merusak citra DPR dan mencederai kepercayaan masyarakat.
“Terdakwa juga tidak mengakui perbuatannya,” kata Jaksa dalam persidangan yang dipimpin Hakim Ketua, Antonius Wijantono itu.
Selain hak politiknya dicabut, JPU dari KPK juga menuntut Taufik dengan hukuman penjara selama 8 tahun atas tuduhan menerima fee untuk pencairan DAK mencapai Rp4,85 miliar. Ia juga dituduh telah menerima suap dari mantan Bupati Kebumen, Yahya Fuad, Rp3,65 miliar dan dari mantan Bupati Purbalingga, Tasdi, Rp1,2 miliar.
Selain kurungan selama delapan tahun, Taufik juga dituntut membayar denda Rp200 juta subsider kurungan selama 6 bulan. Ia juga diminta untuk mengembalikan uang kerugian negara atas tindakan suap itu, yakni Rp4,24 miliar. Jaksa menilai Taufik terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang (UU) No.13/1999 sebagaimana diubah dalam UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Solopos.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
- WhatsApp Bocor, Israel Dikabarkan Gunakan Data untuk Serang Rumah Warga Palestina
Advertisement
Progres TPS 3R Karangmiri Mengalami Perlambatan, Pengolahan Sampah Pemkot Jogja Bertumpu pada Nitikan
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Mendes Nilai Perubahan Iklim Dapat Diatasi Melalui Kemitraan dengan Desa
- Setelah Lima Hari, 2 Wisatawan yang Berenang di Zona Hahaya Pangandaran Ditemukan Tewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Menteri AHY Diminta Presiden Rampungkan Ribuan Hektare Lahan Bermasalah di IKN
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 4 Pelaku Penganiayaan Siswa SMPN 55 Barombong Masih di Bawah Umur
- DKPP Gelar Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Etik Ketua dan Anggota KPU RI
Advertisement
Advertisement