Advertisement
Lewat Kerja Sama di ASEAN, Jokowi Ingin Potensi Maritim Ditingkatkan

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Presiden Joko Widodo menginginkan kerja sama konkret di kawasan ASEAN agar masyarakat bisa merasakan dampak organisasi ini secara langsung.
Dia mencontohkan kerja sama yang melibatkan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines yang terangkum dalam Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA).
Advertisement
Kerja sama sub-regional seperti BIMP-EAGA, ungkapnya, merupakan forum yang tepat untuk majukan kerja sama konkret antara wilayah negara di kawasan itu.
Pernyataan ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika berbicara di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BIMP-EAGA ke-13 yang dihelat di Hotel Athenee, Bangkok, Thailand, Minggu 23/6/2019).
Presiden Jokowi mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang sangat percaya manfaat kerja sama. Oleh karena itu Presiden sangat menyambut baik kerja sama antara empat negara, yakni Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Filipina.
Dalam pertemuan ini, Jokowi menyampaikan tiga hal. Pertama, kerja sama konektivitas harus terus didorong, tidak saja infrastruktur fisik namun juga infrastruktur teknologi.
“Kita harus terus tingkatkan ketersediaan infrastruktur ICT guna mendukung pertumbuhan ekonomi baru ekonomi digital,” ujar Presiden Jokowi, dikutip dari keterangan resminya.
Selain itu, kita harus memaksimalkan pemanfaatan jalur-jalur konektivitas yang sudah ada, salah satu contohnya pelayaran Bitung-Davao maupun penerbangan Manado-Davao.
“Isu terkait ketersediaan komoditas, nilai jasa angkutan, serta relaksasi regulasi perlu kita percepat. Monitoring dan evaluasi harus dilakukan guna mencapai visi BIMP EAGA 2025,” tutur Jokowi.
Kedua, Presiden mengingatkan agar potensi maritim perlu terus ditingkatkan sehingga program pemberdayaan ekonomi berbasis kelautan yang inklusif harus didukung.
Di Indonesia, Jokowi memberikan contoh, memiliki Aruna start up perdagangan perikanan yang berhasil meningkatkan pendapatan nelayan hingga 20 persen. Oleh karenanya, langkah inovatif seperti ini harus menjadi salah satu fokus kita ke depan.
“Sektor pariwisata bahari dengan melibatkan masyarakat luas perlu terus dikembangkan, seperti konsep eco-wisata berbasis masyarakat dan wisata cruise dan yacht,” jelasnya.
Ketiga, Presiden Jokowi minta jejaring kerja di antara kalangan swasta utamanya melalui BIMP-EAGA Business Council perlu diperkuat.
Di penghujung sambutannya, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia melihat adanya urgensi untuk membentuk Sekretariat Bersama BIMP-EAGA guna mendukung implementasi berbagai program dalam visi BIMP-EAGA 2025.
Selain itu, Presiden Jokowi juga ingin menggarisbawahi pentingnya perhatian terhadap masalah keamanan di sub-kawasan kita, berbagai ancaman keamanan seperti penculikan di laut, menggangu kegiatan ekonomi, khususnya potensi ekonomi maritim.
"Untuk itu efektifitas kerja sama keamanan perlu terus ditingkatkan,” tutur Presiden Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
Advertisement

13 SMP Negeri di Kulonprogo Tidak Mampu Penuhi Daya Tampung Siswa
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Pemerintah Janjikan Seluruh Sekolah Rakyat Terkoneksi Internet, Koneksi Perdana di Bantul dan Sleman
- Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
- Pemerintah Pusat Tulis Ulang Sejarah Nasional Indonesia, Progres Mencapai 80 Persen
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Sumbangan 10.000 Ton Beras dari Indonesia Tidak Bisa Masuk ke Gaza, Menlu Ungkap Penyebabnya
- Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Advertisement
Advertisement