Advertisement
Pengamat Sebut Ada yang Menggoyangkan Ketum Golkar Airlangga Hartanto

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Percepatan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di saat menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa Pemilu 2019 kurang elegan. Hal tersebut disampaikan oleh Pengamat politik dari Political and Public Policy Studies, Jerry Massie.
"Karena saat ini Golkar berada di gerbong pemerintahan. Bagi saya hanya segelintir anggota saja yang menghendaki Ketum Golkar Airlangga Hartarto diganti," kata Jerry, di Jakarta, Sabtu (22/6/2019).
Advertisement
Menurut dia, percepatan Munas tidaklah etis karena bukan semua petinggi Partai Golkar atau lebih dari 50 persen yang menghendaki hal itu.
"Hanya dari AMPG organisasi sayapnya Golkar. Kalau saya lihat saat ini Golkar cukup baik," katanya.
Ia menduga ada oknum-oknum di balik itu yang sengaja menggoyang Airlangga, yang merupakan bagian "political underground" atau politik bawah tanah yang dapat mengganggu koalisi yang terjalin dengan Jokowi.
"Saya duga ada petinggi PG yang sengaja memanfaatkan momentum ini untuk menggoyang bahkan menggusur Airlangga," kata Jerry.
Jerry menyebutkan, dengan adanya keinginan untuk mempercepat Munas Golkar akan menimbulkan perpecahan dan membuat partai berlambang pohon beringin ini tak kondusif dan terpuruk.
"Jadi tak perlu mempercepat Munas. Ikutilah prosedur partai yang ada atau SOP-nya jangan diobok-obok. Selama ini masih aman-aman kok. Barangkali ada yang mau menggangu hubungan koalisi," jelas Jerry.
Ia menambahkan, bila mau melakukan Munas, maka harus mengikuti aturan yang berlaku di internal PG yakni AD/ART yang ada.
Politisi senior Partai Golkar Yorrys Raweyai mengusulkan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar dipercepat, sebelum Presiden terpilih Joko Widodo menentukan para menteri di kabinet yaitu bulan Oktober 2019.
"Periode saat ini berakhir di Desember 2019, namun kalau melihat dinamika saat ini, Munas dipercepat mengapa tidak. Sebelum Presiden terpilih Jokowi menentukan pilihan kabinet," kata Yorrys dalam diskusi Perspektif Indonesia, di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, Ketum Golkar kedepan tidak bisa sekaligus menjabat menteri di kabinet sehingga harus menentukan pilihan, apakah fokus menjadi pimpinan partai atau menjadi pembantu Presiden di kabinet.
Yorrys mengatakan Ketum Golkar kedepan harus fokus dalam mengelola partai karena ada 500 lebih DPD Golkar Tingkat II dan 34 DPD Golkar Tingkat I.
"Apakah mau jadi Ketum Golkar atau menjadi Menteri di kabinet sehingga lebih fokus dan waktunya panjang yaitu lima tahun sehingga butuh waktu, persiapan dan kemampuan mengonsolidasikan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 11 Juli 2025: Dari Polda Jateng Grebek Pabrik Pupuk Palsu sampai Penemuan Mayat Pegawai Kemendagri
Advertisement

Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement