Advertisement
Kuasa Hukum Jokowi-Ma'ruf Sebut Ada 3 Hal Penting dalam Sidang Sengketa Pilpres. Ini Dia Penjelasannya ...
Ketua Bawaslu Abhan (ketiga kiri) saat menyimak keterangan saksi ahli dari pihak termohon Marsudi Wahyu Kisworo saat mengikuti sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (20/6/2019). - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Pihak Kuasa Hukum Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Eddy Hiariej mengungkapkan setidaknya ada tiga hal yang harus ada dalam sidang sengketa hasil Pilpres.
Menurut Eddy, pokok permohonan sengketa hasil Pilpres 2019 harus memuat hasil hitungan suara dan rekapitulasi versi termohon. Kemudian, Pemohon juga harus menyediakan penghitungan versinya.
Advertisement
“Dan suatu petitum yang memuat permohonan membatalkan perhitungan suara dari termohon,” ujar Eddy di persidangan pada Gedung MK, Jumat (21/6/2019).
Eddy juga mengatakan, melihat petitum yang diajukan dalam sidang sengketa Pilpres 2019 maka titik tumpu pembuktian berkutat pada 22 juta suara. Angka 22 juta adalah dugaan penggelembungan suara yang disebut kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sengketa hasil Pilpres 2019.
BACA JUGA
Prabowo-Sandiaga tak terima dengan keputusan KPU RI yang menyatakan bahwa Jokowi-Ma'ruf meraih 85.607.362 suara sah di Pilpres 2019. Dalam petitumnya, Prabowo-Sandiaga menyebut lawannya di Pilpres 2019 mendapat 63.575.169 suara sah.
"Titik tumpu adalah pada 22 juta suara yang sebetulnya dalam perspektif kuasa hukum pemohon dianggap sebagai suara ilegal. Itu harus dibuktikan ilegalnya 22 juta suara itu dari mana? Kalau dari DPT siluman, jika DPT siluman tak bisa dibuktikan atau bisa dibuktikan tapi tak berpengaruh terhadap hasil rekapitulasi, permohonan bisa ditolak," katanya.
Pascasidang hari ini, Hakim Konstitusi akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Putusan pada sengketa hasil Pilpres 2019 akan dibacakan maksimal 28 Juni mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Prabowo Tegaskan Komitmen Lindungi Kekayaan Bangsa dan Perangi Korupsi
Putin Kecam Serangan Masjid Islamabad sebagai Tindakan Biadab
Prabowo Hadiri Pengukuhan MUI 2025-2030 di Masjid Istiqlal
Integrasi Antarmoda KAI Digenjot untuk Mudik Lebaran 2026
Advertisement
KPK Bidik Dugaan Korupsi Sengketa Lahan di Kawasan Wisata Nasional
BMKG: Gempa Susulan Pacitan Mulai Menurun, Warga Diminta Tetap Waspada
KPK Ungkap Skema Fee Rp850 Juta dalam Kasus Eksekusi Lahan PN Depok
Dewan Perdamaian Trump Belum Bisa Wujudkan Kemerdekaan Palestina
China Dukung Dialog Nuklir Iran-AS di Oman, Tegaskan Jalur Diplomasi
Advertisement
KPK Ungkap Modus Invois Fiktif Rp850 Juta untuk Hakim PN Depok
Peneliti Temukan Spesies Laut Dalam Baru di Argentina
KPK Sita Rp850 Juta dari OTT Hakim PN Depok
Gempa Bumi M 5,9 Guncang Kepulauan Tanimbar Maluku, Ini Data BMKG
Gempa Pacitan M 6,2 Berdampak di Tiga Provinsi, BNPB Siaga Penuh
Advertisement
Koperasi LPER Dukung Program Prabowo MBG dan Perkuat Ketahanan Pangan
Berita Pilihan
Advertisement
Gerakan ASRI dan Jogja Berhati Nyaman Bakal Digelar Rutin Tiap Jumat
Advertisement
India Deportasi 2 Turis Inggris yang Tempel Stiker Free Palestine
Advertisement
Berita Populer
- Dua Warga Bandung Tewas Tertimbun Saat Gali Peti Harta Karun
- Bank Jateng Batang Tanam 200 Kopi di Curug Genting
- Jop van der Avert Langsung Nyaman di PSIM Jogja
- BNNK Sleman Edukasi Narkoba lewat Upacara Bendera, Sasar 4.142 Siswa
- Puluhan Merek Permen Tercemar Arsenik di Florida AS, Ini Daftarnya
- Dekatkan Buku ke Masyarakat sebagai Penangkal Efek Negatif Gawai
- Pakar UGM: Program Gentingisasi Dinilai Perlu Kajian Menyeluruh
Advertisement
Advertisement
