Advertisement
Usulan Pemindahan Napi Korupsi ke Nusakambangan Ditolak Menkumham
Situasi sel Setnov di Lapas Sukamiskin menjadi sorotan banyak pihak, setelah presenter kondang Najwa Shihab mewawancarai yang bersangkutan di bilik terungkunya. - Ist/Mata Najwa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-- Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pindahkan narapidana kasus korupsi dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah ditolak Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly.
Menurut Yasonna, Lapas Nusakambangan diperuntukan untuk narapidana dengan kategori high risk. Sementara itu, Yasonna menganggap narapidana koruptor tidak termasuk kategori tersebut.
Advertisement
"Di Nusakambangan itu kita menempatkan memang lapas-lapas yang high risk, lapas super maximum security. Napi-napi koruptor bukan lah napi kategori napi high risk yang memerlukan super maksimum sekuriti, jadi itu persoalannya," kata Yasonna di Graha Pengayoman, Kemenkumham, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2019).
Yasonna berujar, sampai saat ini penghuni di Lapas Nusakambangan umumnya merupakan narapidana dengan hukuman mati atau seumur hidup di luar dari perkara korupsi.
BACA JUGA
"Itu yang kami dedikasikan untuk berada di sana. Karena yang di sana itu pada umumnya adalah pidana mati, pidana seumur hidup, pelaku kejahatan pembunuhan narkoba, teroris," jata Yasonna.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi masih menunggu kesiapan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, mengenai rencana pemindahan narapidana kasus korupsi ke kompleks Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.
Juru Bicara KPK Febri Dianyah mengatakan, rencana pemindahan narapidana korupsi tersebut untuk mencegah kembali terjadinya kasus tangkap tangan suap yang melibatkan kepala lapas dan napi seperti terjadi di Lapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat.
"Dalam kondisi saat ini tidak harus menunggu pembangunan lapas baru di Nusakambangan, untuk pemindahan. Karena sejumlah sel di sana masih belum digunakan," kata Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (17/6/2019).
Febri menambahkan, KPK menunggu Ditjen PAS untuk berkoordinasi bersama menentukan usulan nama-nama narapidana yang akan dipindahkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kuasa Hukum Nadiem Beberkan Isi Pembahasan Grup WA
Hakim Tolak Praperadilan Delpedro Terkait Kasus Penghasutan Demo
Polisi Beberkan Kronologi Tewasnya Pengemudi Lexus Tertimpa Pohon
Viral Bus Terguling di Jalan Tol Batang, 3 Orang Meninggal
Advertisement
Biaya Haji 2026 Turun Rp1 Juta, Jemaah Bayar Rp54,92 Juta
4 Penerbang TNI AU Akan Kemudikan A400M dari Spanyol ke Halim Jakarta
Hari Pertama Bertugas, Kajati DIY Petakan Kasus Korupsi
Seorang Penumpang Meninggal Dunia di Bandara Soekarno-Hatta
Prabowo Ajak ASEAN dan Korsel Bangun Masa Depan Digital
Advertisement
512 Pesantren Jadi Percontohan Program Ramah Anak
KPK Geledah BI-OJK, Anggota DPR Rajiv Diperiksa dari Laporan PPATK
Tambang Ilegal Rusak 4.000 Hektare IKN, Pelaku Wajib Reforestasi
Sidang Praperadilan Delpedro Dkk Ricuh, Dipicu Penolakan Gugatan
Kasus Penghasutan Demo, Gugatan Praperadilan Khariq Ditolak
Advertisement
ASEAN Perkuat Aturan Dagang lewat ATIGA Upgrade
Berita Pilihan
Advertisement
Perda Miras Terbaru di Jogja Akan Disahkan, Pelanggar Disanksi Tegas
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Aparat Gabungan Bongkar Peredaran Ekstasi dan Cairan Vape Narkoba
- Jalan Nasional Blora-Cepu Terendam Banjir, Lalu Lintas Tersendat
- BPKN Akan Investigasi ke Lokasi Pabrik Aqua Terkait Sumur Bor
- Ribuan Balita Gunungkidul Alami Stunting di Semester I 2025
- Makam Ronggowarsito di Klaten Jadi Sarang Kelelawar, Kini Diperbaiki
- Semeru Erupsi Minggu Petang, Tinggi Letusan 1 Kilometer
- Prabowo: ASEAN-Jepang Jadi Jangkar Stabilitas Indo-Pasifik
Advertisement
Advertisement
