Harga Beras Dipantau di 458 Titik, Mafia Beras Jadi Sasaran
Pemerintah memantau 458 titik di 240 kabupaten dan kota untuk menjaga harga dan mutu beras serta memberantas mafia beras.
Ilustrasi
Harianjogja.com, SURABAYA - DPC Partai Gerindra Kota Surabaya siap membuka peluang berkoalisi dengan sejumlah partai politik menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Surabaya, Jawa Timur, yang dijadwalkan akan digelar pada September 2020.
Ketua DPC Partai Gerindra Kota Surabaya Sutadi, di Surabaya, Minggu (16/6/2019), mengakui bahwa Partai Gerindra tidak bisa mengusung pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Surabaya karena hanya memperoleh lima kursi di DPRD Kota Surabaya pada Pileg 2019.
"Menurut UU Pilkada, syarat mengusung calon sendiri jika suatu parpol memperoleh 20 persen kursi di DPRD, sementara kursi di DPRD Surabaya jumlahnya 50," katanya.
Untuk itu, lanjut dia, Partai Gerindra harus berkoalisi dengan partai politik lainnya dalam mengusung cawali dan cawawali pada Pilkada Surabaya 2020. "Kalau mengusung calon sendiri tidak mungkin, karena kita hanya punya lima kursi. Jadi, Partai Gerindra pasti akan membangun koalisi dengan parpol lain," ujarnya.
Hanya saja, Sutadi belum bisa menyebutkan secara rinci partainya akan berkoalisi dengan partai mana saja dalam Pilkada Surabaya. Termasuk juga apakah nantinya akan berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan mitra koalisi di tingkat pusat.
"Ya, selengkapnya nanti setelah semua tahapan Pemilu 2019 selesai," ujarnya.
Politikus Partai Gerindra yang juga anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo sebelumnya menyatakan kesiapannya maju dalam Pilkada Surabaya 2020. Bahkan, Bambang Haryo siap meneruskan kinerja yang telah berhasil dilakukan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam membangun Kota Pahlawan lebih baik.
Hanya saja, Bambang Haryo bersedia maju di Pilkada Surabaya, jika Presiden RI terpilih adalah Prabowo Subianto. Kalau presidennya tetap dijabat oleh Jokowi, Bambang Haryo memastikan akan mengurungkan niatnya karena banyak kebijakan masih ditentukan oleh pemerintah pusat dan setiap kepala daerah harus loyal, tidak boleh melawan jika ada kebijakan yang berseberangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Pemerintah memantau 458 titik di 240 kabupaten dan kota untuk menjaga harga dan mutu beras serta memberantas mafia beras.
Kelok 23 Bantul-Gunungkidul diperpanjang demi mengurangi risiko tebing runtuh. DPRD DIY juga soroti potensi ekonomi dan pariwisata.
Serah terima jabatan Menkeu berlangsung singkat. Purbaya hanya menyampaikan 57 kata sebelum menyerahkan jabatan kepada Suahasil Nazara.
Pemkot Jogja mengembangkan Bang Kosim untuk memperkuat ekosistem industri kreatif dan mengoptimalkan layanan desain serta manufaktur kreatif.
Operasi SAR pencarian 8 wartawan dan 3 kru kapal di Selat Sunda diperpanjang hingga 17 September 2026 setelah tujuh hari belum membuahkan hasil.
Forum LSP Politeknik Indonesia kembali menggelar Pertemuan Tahunan Ke-6 di Yogyakarta pada 3–6 September 2026.