Advertisement

Menteri Pertahanan: Tim Independen Pengusutan Aksi 21-22 Mei Perlu Kerja Sama dengan Ormas Sipil

Lalu Rahadian
Jum'at, 14 Juni 2019 - 22:07 WIB
Nina Atmasari
Menteri Pertahanan: Tim Independen Pengusutan Aksi 21-22 Mei Perlu Kerja Sama dengan Ormas Sipil Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu bertemu Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019). - Bisnis/Lalu Rahadian

Advertisement

Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyambut wacana pembentukan tim independen untuk mengusut kerusuhan 21 dan 22 Mei 2019 di DKI Jakarta.

Menurut Ryamizard, pembentukan tim gabungan untuk mengusut kerusuhan 21 dan 22 Mei 2019 merupakan ide bagus. Akan tetapi, dia menyarankan kerja sama dalam penyidikan kasus tersebut diutamakan antara organisasi masyarakat sipil dan aparat kepolisian. 

Advertisement

“Bisa kerja sama (Komnas HAM dan Polisi), yang penting harus diusut. Kalau sudah ada polisi, kita percaya, ya sudah. Tapi kalau gabungan supaya lebih bagus bagi saya tidak masalah,” tutur Ryamizard di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).

Menhan menambahkan, tak mungkin kasus kematian orang dibiarkan saja tanpa pengusutan. Kepala Staf Angkatan Darat periode 2002-2005 mengatakan hal itu saat menyinggung adanya korban tewas akibat kerusuhan pada 21 dan 22 Mei 2019. Menurut Menhan pengusutan harus dilakukan atas jatuhnya korban jiwa pada kerusuhan Mei tersebut.

Ryamizard juga menyampaikan harapannya agar situasi keamanan nasional tetap terjaga. Menurutnya, mulai saat ini jika ada pengacau yang mengganggu stabilitas keamanan maka mereka bukan berasal dari pendukung kedua kandidat di Pilpres 2019 

“Jadi kalau ada yang ngacau-ngacau itu bukan [pendukung] 01, 02, tapi pengacau,” tuturnya.

Tanggapan mengenai wacana pembentukan tim gabungan pencari fakta atas aksi 21 dan 22 Mei juga telah disampaikan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik. 

Dikutip dari Tempo.co, Taufan enggan berpendapat ihwal mendukung atau tidak wacana pembentukan tim independen. Sebab, Komnas HAM sudah bekerja sendiri di luar tim yang dibentuk Kepolisian Republik Indonesia.

"Bahwa ada ide yang ingin membuat pansus (panitia khusus) atau TGPF, kami persilakan yang mengusulkan untuk memutuskan," kata Taufan di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com

Advertisement

Harian Jogja

Video Terbaru

Advertisement

Harian Jogja

Advertisement

alt

Jadwal Pemadaman Jaringan Listrik di Kota Jogja Hari Ini, Cek Lokasi Terdampak di Sini

Jogja
| Jum'at, 26 April 2024, 06:27 WIB

Advertisement

alt

Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali

Wisata
| Sabtu, 20 April 2024, 19:47 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement