Advertisement
Mendagri Setuju Tak Ada Operasi Yustisi di Jakarta Usai Mudik Lebaran 2019, Ini Alasannya

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Libur lebaran telah usai. Warga yang bekerja di kota sebagian besar telah kembali bekerja setelah libur lebaran sekitar sepekan lamanya. Saat kembali ke kota, tidak sedikit warga desa yang ikut berangkat ke kota mencari penghidupan.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak akan lagi menggelar operasi yustisi atau penjaringan pendatang usai Lebaran. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo setuju.
Advertisement
Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pada prinsipnya Jakarta merupakan Ibu Kota. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak datang untuk tinggal, termasuk mencari pekerjaan.
“Hanya permasalahannya KTP-nya saja. Kalau memang dia berniat tinggal di Jakarta, niat kerja di Jakarta secara profesional dia harus mempunyai KTP di Jakarta,” katanya di Gedung Menko Polhukam, Jakarta, Senin (10/6/2019).
Dengan alasan seperti itu, Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Anies sudah benar. Itu adalah kebijakannya dalam menata Jakarta.
“Tapi Jakarta sebagai Ibu Kota negara yang semua warganya punya hak yang sama untuk tinggal untuk bekerja untuk datang itu tidak ada masalah,” jelasnya.
Sebelumnya Anies menyatakan tidak akan lagi menggelar operasi yustisi. Alasannnya itu sama seperti politik aparteid di Afrika Selatan. Operasi ini juga dianggap tidak adil karena hanya menyasar masyarakat kecil. Itu sebabnya pelarangan ini dihapus demi keadilan dan kesetaraan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement

Kementerian ATR/BPN Bantah Isu 2026 Tanah Tak Bersertifikat Diambil Negara, Dirjen PHPT: Itu Tidak Benar
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
- Satgas Pangan Panggil Produsen 212 Merek Beras Nakal Hari Ini
- Langgar Hukum Internasional, Indonesia Kecam Serangan ke Iran
- Indonesia Waspadai Penutupan Selat Hormuz
Advertisement
Advertisement