Advertisement
Mendagri Setuju Tak Ada Operasi Yustisi di Jakarta Usai Mudik Lebaran 2019, Ini Alasannya
Pendatang baru di Jakarta - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Libur lebaran telah usai. Warga yang bekerja di kota sebagian besar telah kembali bekerja setelah libur lebaran sekitar sepekan lamanya. Saat kembali ke kota, tidak sedikit warga desa yang ikut berangkat ke kota mencari penghidupan.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak akan lagi menggelar operasi yustisi atau penjaringan pendatang usai Lebaran. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo setuju.
Advertisement
Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pada prinsipnya Jakarta merupakan Ibu Kota. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak datang untuk tinggal, termasuk mencari pekerjaan.
“Hanya permasalahannya KTP-nya saja. Kalau memang dia berniat tinggal di Jakarta, niat kerja di Jakarta secara profesional dia harus mempunyai KTP di Jakarta,” katanya di Gedung Menko Polhukam, Jakarta, Senin (10/6/2019).
Dengan alasan seperti itu, Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Anies sudah benar. Itu adalah kebijakannya dalam menata Jakarta.
“Tapi Jakarta sebagai Ibu Kota negara yang semua warganya punya hak yang sama untuk tinggal untuk bekerja untuk datang itu tidak ada masalah,” jelasnya.
Sebelumnya Anies menyatakan tidak akan lagi menggelar operasi yustisi. Alasannnya itu sama seperti politik aparteid di Afrika Selatan. Operasi ini juga dianggap tidak adil karena hanya menyasar masyarakat kecil. Itu sebabnya pelarangan ini dihapus demi keadilan dan kesetaraan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Prabowo Akan Menghadiri Peluncuran 25 Ribu Rumah Subsidi di Bogor
Inggris Akan Kerahkan Jet Tempur ke Polandia
Menhub Komitmen Perkuat Keselamatan Semua Moda Transportasi
100.000 Personel TNI Dikerahkan untuk Perayaan HUT ke-80 di Monas
Advertisement
Daftar 23 Negara Dukung Deklarasi Palestina Merdeka
KPK Ungkap Kuota Khusus Haji Dijual Sesama Biro
DPR RI Desak Mendagri Tito Hentikan Efisiensi Dana Transfer ke Daerah
BNPB Ingatkan Banjir Bali Bisa Terulang
Merespons Ancaman Tarif Trump, China: Ini Pemaksaan Ekonomi
Advertisement
Mahmoud Abbas Desak Internasional Bertanggungjawab Atas Kejahatan Israel
100 Ribu WNI di AS Belum Lapor ke Kedutaan
Malaysia Serukan Negara Dunia Akhiri Hubungan dengan Israel
Kemenag dan Kemenkes Perkuat Program Pesantren Sehat
Menteri Koperasi Minta Tambahan Anggaran untuk Kopdes Merah Putih
Advertisement
600 Ribu Rekening Bermasalah Bisa Dapat Bansos, Ini Syaratnya
Berita Pilihan
- Puluhan Ribu Warga Turki Turun ke Jalan, Tuntut Erdogan Mundur
- Hidup Jadi Tenang di 9 Negara yang Tak Punya Utang
- Menkeu Purbaya Jamin Bunga Ringan untuk Pinjaman Kopdes ke Himbara
- Ini Duduk Perkara Temuan BPK Soal Proyek Tol CMNP yang Menyeret Anak Jusuf Hamka
- PT PMT Disegel KLH, Diduga Sumber Cemaran Zat Radioaktif
Advertisement
Wabup Kulonprogo Turun Langsung Ikut Ronda Bersama Warga
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Wasekjen PDIP Yoseph Aryo Dipanggil KPK Sebagai Saksi Kasus DJKA
- Hubungan Venezuela-AS Memanas, Ini Penyebabnya
- Bali Kembali Banjir, Kini Sampai ke Canggu
- Hari Ini Ada Demo, Polisi Kerahkan 4.562 Personel Amankan Jakarta
- PT PMT Disegel KLH, Diduga Sumber Cemaran Zat Radioaktif
- Ini Duduk Perkara Temuan BPK Soal Proyek Tol CMNP yang Menyeret Anak Jusuf Hamka
- Korut Kecam Latihan Militer Bersama Korsel, Jepang dan AS
Advertisement
Advertisement
