Polemik Kerugian Negara, Pakar Hukum Soroti Batas Risiko Bisnis
Hardjuno Wiwoho menilai batas risiko bisnis dan korupsi perlu diperjelas agar kepastian hukum terjaga tanpa melemahkan pemberantasan korupsi.
Ilustrasi- Bus terbalik/Istimewa
Harianjogja.com, JAKARTA--Bus Mulia Indah bernomor polisi BH 7079 AU gagal menanjak di jalan lintas Pekanbaru-Pelalawan, tepatnya di Kecamatan Tenayan Raya. Akibatnya, bus berpenumpang 28 orang itu mundur dan terbalik.
Kapolsek Tenayan Raya, Kompol M Hanafi di Pekanbaru, Minggu (9/6/2019), mengatakan sedikitnya dua orang terluka akibat insiden tersebut dan harus mendapatkan penanganan medis. Sementara, kondisi bus rusak parah dengan bagian kaca depan dan belakang hancur.
Bus pun tidak dapat melanjutkan perjalanan yang sebelumnya bergerak dari arah timur tersebut. "Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun, dua orang terluka. Satu supir dan satu lagi penumpang," kata Hanafi.
Dikatakan, insiden tersebut terjadi pada Minggu dini hari sekitar pukul 03.30 WIB. Bus yang melintas di jalan lintas timur bergerak dari arah Pelalawan itu tidak kuat menanjak saat tepat berada di Kilometer 21, atau Kelurahan Sialang Rampai.
"Saat di tanjakan mobil tersebut tidak sanggup menaiki tanjakan lalu mundur ke belakang dan mengalami Out Off Controle kemudian terbalik di tengah Jalan," ujar Hanafi.
Hanafi mengatakan bahwa insiden itu merupakan murni kecelakaan tunggal. Jika dilihat dari kondisi jalan saat itu dalam keadaan sepi dan tidak berlubang cuaca juga cerah pagi itu, sehingga dapat disimpulkan sementara karena kesalahan teknis pada mesin kendaraan tersebut.
Dia mengimbau kepada pemilik alat transportasi untuk selalu memeriksa kendaraannya sebelum bepergian jauh untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara/Bisnis.com
Hardjuno Wiwoho menilai batas risiko bisnis dan korupsi perlu diperjelas agar kepastian hukum terjaga tanpa melemahkan pemberantasan korupsi.
Pemerintah menyiapkan insentif 2027 berupa magang nasional 150.000 peserta, pelatihan vokasi, PPh DTP pekerja, dan fasilitas perumahan.
DPRD Bantul bersama Disdikpora dan BKPSDM mengkaji ulang penempatan guru. Pendataan kebutuhan tenaga pendidik direncanakan mulai tahun depan.
Bahlil Lahadalia mengkaji penambahan kuota Pertalite pada akhir Oktober 2026 menyusul lonjakan konsumsi akibat peralihan dari BBM nonsubsidi.
Gerakan Pangan Murah Bantul menjual beras premium Rp14.000 per kg dan telur Rp22.000 per kg untuk membantu menjaga daya beli masyarakat.
DPRD Kulonprogo mendorong penguatan pertanian, UMKM, dan usaha lokal agar infrastruktur strategis di Temon berdampak pada ekonomi warga.