Advertisement
Internal Koalisi Prabowo-Sandi Terlihat Tak Kompak, PKS Sarankan BPN Fokus Gugatan MK
Ledia Hanifa Amalia. - Antara/Puspa Perwitasari
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat terlihat melakukan pendekatan ke lawan politik. Internal koalisi Prabowo-Sandi pun terlihat tidak kompak.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa mengatakan bahwa lebih baik Koalisi Adil Makmur ini menyelesaikan permasalahan satu persatu.
Advertisement
“Pertama yang harus diselesaikan adalah hasil pemilu. BPN [Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi] kan lagi proses gugatan ke MK [Mahkamah Konstitusi],” katanya saat dihubungi Bisnis.com, Sabtu (8/6/2019).
Ledia menjelaskan bahwa jika gugatan sudah selesai, baru bisa membahas masalah lain, termasuk koalisi. Selama seminggu terakhir belum ada rapat internal koalisi membahas gugatan ke MK.
“Kan mulai sidang gugatannya tanggal 11 Juni. Jadi kita tunggu saja,” jelasnya.
Sementara itu Juru Bicara Prabowo-Sandi, Andre Rosiade mengatakan bahwa divisi yang kini lebih banyak bekerja adalah kuasa hukum atau lawyer BPN.
“Tim lawyer yang bekerja sekarang bersama tim advokasi dan hukum untuk mempersiapkan seluruh materi gugatan,” terangnya.
Sementara itu Andre menuturkan bahwa tim sukses tidak akan menahan partai koalisi jika ada yang ingin hengkang. “Yang mau berjuang saja lah. Tahan-tahan ngapain. Kalau mau bertahan silakan. Kalau mau keluar itu hak,” jelasnya.
Sebelumnya Andre mendapat pengakuan dari Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Johnny G Plate bahwa Ketua Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan meminta kursi sebagai ketua MPR.
Selain itu juga dia mendengar bahwa ada cerita bahwa Partai Demokrat bakal mendapat kursi menteri jika Jokowi-Ma’rif jadi presiden. Padahal, kedua partai itu adalah koalisi Prabowo-Sandi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Otoritas Iran Menyebut Korban Meninggal Akibat Serangan Israel Capai 935 Orang
Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
Daftar Perombakan Direksi Garuda Indonesia: Mawardi Yahya Jadi Komisaris
Advertisement
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Kementrans Berjanji Tuntaskan Penerbitan SHM 129.553 Bidang Lahan Transmigran
Advertisement
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Advertisement
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Sambut Positif Putusan MK Terkait Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal, KPU DIY: Kurangi Beban Teknis
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
- Satgas Pangan Panggil Produsen 212 Merek Beras Nakal Hari Ini
- Langgar Hukum Internasional, Indonesia Kecam Serangan ke Iran
- Indonesia Waspadai Penutupan Selat Hormuz
- Duh! 20 Persen Anak SLTA Putus Sekolah
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Advertisement
