Advertisement
JK Sebut Demonstrasi Sarat Kepentingan, Masyarakat Diimbau Tetap Tenang

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-- Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan demonstrasi di Jakarta dan sejumlah daerah terdapat banyak kepentingan terlibat dalam aksi tersebut. Ia meminta masyarakat untuk tetap tenang di tengah gejolak pascapilpres ini.
"Kita harapkan masyarakat untuk tenang, karena ini kelihatannya yang ikut serta sudah bermacam-macam, banyak kepentingan, ada kepentingan politik, ada kepentingan keagamaan, ada kepentingan ekonomi," kata JK kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Rabu (22/5/2019).
Advertisement
Kekecewaan dalam sebuah kontestasi wajar terjadi, namun semua masalah pasti ada jalan keluarnya bila diselesaikan lewat dialog, katanya. Oleh karena itu, JK berharap pihak-pihak yang kecewa terhadap hasil Pemilu 2019 sebaiknya membawa itu ke ranah hukum melalui pengajuan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).
"Apa pun masalahnya, kita bisa bicarakan, dialogkan, kita bisa melalui proses hukum kelembagaan semuanya, kita selesaikan secara cepat. Dan aparat pemerintah, polisi, tentara dan yang lainnya tentu selalu berusaha memberikan solusi yang cukup baik," tambahnya.
Terkait jatuhnya korban demonstrasi akibat tembakan dari aparat kepolisian, Wapres mengatakan hal itu dilakukan dengan alasan untuk menjaga keamanan.
"Polisi instruksikan untuk menyelesaikan soal ini dengan sebaik-baiknya, dengan damai, tentu tidak ada kekerasan. Tapi apabila ada unsur masyarakat dengan kekerasan, tentunya tidak ada jalan lain selain secara bersama-sama menyelesaikan itu," ujarnya.
Sementara itu, Mabes Polri akan menyelidiki adanya korban tewas akibat kerusuhan yang terjadi pada Selasa (21/5) malam hingga Rabu dini hari dalam aksi massa 22 Mei di sejumlah wilayah di Jakarta. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan tidak pernah memberikan instruksi kepada jajarannya di lapangan untuk menembak warga sipil yang ikut berdemo.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mengatakan ada skenario di balik kerusuhan aksi massa, dengan menuding ada preman yang dibayar untuk membuat situasi demonstrasi menjadi ricuh.
"Ada niatan atau skenario untuk membuat kekacauan dengan menyerang petugas, membangun antipati pemerintah dan membangun kebencian pemerintah yang sedang melakukan upaya kesejahteraan," kata Wiranto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement