Advertisement
TKN Anggap Tak Etis Mobilisasi Demo KPU Berbasis Tur Wisata,
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Usman Kansong menilai tidak etis tindakan memperdagangkan mobilisasi massa. Ia berharap wacana adanya bisnis mobilisasi people power bertajuk Tur Jihad Jakarta tidak benar-benar terjadi.
"Karena itu membisniskan politik, membisniskan unjuk rasa, membisniskan pengerahan massa, membisniskan people power. Saya kira ini sesuatu yang tidak etis," ungkap Usman ketika ditemui di Posko Cemara TKN Jokowi-Ma'ruf, Sabtu (18/5/2019).
Advertisement
Dia melanjutkan wacana tersebut bahkan termasuk membisniskan agama karena menyebut istilah agama seperti jihad. Hal itu dipandangnya tak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat Indonesia.
Usman mengatakan TKN lebih memilih mengikuti arahan aparat keamanan agar tidak perlu ada pergerakan menggunakan massa berlebihan, baik untuk aksi protes maupun perayaan kemenangan. Terlebih, ada tanda-tanda kerumunan tersebut akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mengacaukan stabilitas keamanan, seperti terorisme dan pemicu konflik.
Sebelumnya, beredar pesan di WhatsApp yang berisi penawaran bertajuk "Tur Jihad Jakarta", di mana penyelenggara menawarkan paket selama 5 hari mengikuti tur di ibu kota. Para peserta akan berangkat dari Surabaya dan dijadwalkan berada di Jakarta pada 22 Mei 2019, yakni tanggal di mana Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadwalkan menyampaikan hasil Pemilu 2019.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto juga telah mengimbau agar masyarakat fokus menjalankan ibadah puasa di tempat masing-masing tanpa harus ikut berdemonstrasi ke Jakarta.
"Ini kan mengimbau. Kan ke Jakarta juga ngapain? Kalau ke Jakarta ramai-ramai, ribut-ribut di KPU, ini kan melanggar hukum nanti. Makanya tetap di daerah masing-masing, jangan terpengaruh ajakan itu," ujarnya, Jumat (17/5).
Wiranto menambahkan jika aksi unjuk rasa dilakukan dengan cara-cara yang konstitusional dan mengikuti hukum yang berlaku, maka hal itu tidak menjadi masalah. Tetapi, aksi itu diharapkan tidak menimbulkan akibat buruk atau konflik di masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Erupsi Lagi, Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Guguran
- Ini Profil Keseharian Harvey Moeis Suami Sandra Dewi yang Terseret Korupsi PT Timah
- Perbaikan Jalur Pantura Demak-Kudus Ditarget Rampung Sebelum April 2024
- Gugatan Sengketa Pilpres, Mahfud MD Serukan Kembalian Maruah MK
- PGI Meminta Agar Kasus Kekerasan di Papua Diusut Tuntas
Advertisement
Jadwal Buka Puasa untuk wilayah Jogja dan Sekitarnya Hari Ini, Jumat 29 Maret 2024
Advertisement
Mengenal Pendopo Agung Kedhaton Ambarrukmo, Kediaman Sultan Hamengku Buwono VII
Advertisement
Berita Populer
- Pemulangan Enam Jenazah ABK WNI dari Jepang Dilakukan Bertahap
- Tiga Hari Hilang, 6 Orang Korban Ambruknya Jembatan Baltimore Belum Ditemukan
- Kejagung Bongkar Kasus Korupsi PT Timah Menyeret Harvey Moeis, Ini Komentar Kementerian BUMN
- Ini Profil Keseharian Harvey Moeis Suami Sandra Dewi yang Terseret Korupsi PT Timah
- UU DKJ Disahkan, Sebentar Lagi Jakarta Bakal Melepas Status Ibu Kota
- Jatah Menteri Bakal Berkurang karena PDIP Diajak Masuk Kabinet, Golkar Bilang Begini
- Petinggi Freeport Temui Jokowi, Ini yang Dibahas
Advertisement
Advertisement