TKN Anggap Tak Etis Mobilisasi Demo KPU Berbasis Tur Wisata,

Konferensi Pers Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebelum pemungutan suara pemilu 2019, Selasa (16/4/2019)/JIBI - Bisnis/Lalu Rahadian
18 Mei 2019 21:37 WIB Aziz Rahardyan News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA — Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Usman Kansong menilai tidak etis tindakan memperdagangkan mobilisasi massa. Ia berharap wacana adanya bisnis mobilisasi people power bertajuk Tur Jihad Jakarta tidak benar-benar terjadi.

"Karena itu membisniskan politik, membisniskan unjuk rasa, membisniskan pengerahan massa, membisniskan people power. Saya kira ini sesuatu yang tidak etis," ungkap Usman ketika ditemui di Posko Cemara TKN Jokowi-Ma'ruf, Sabtu (18/5/2019).

Dia melanjutkan wacana tersebut bahkan termasuk membisniskan agama karena menyebut istilah agama seperti jihad. Hal itu dipandangnya tak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat Indonesia.

Usman mengatakan TKN lebih memilih mengikuti arahan aparat keamanan agar tidak perlu ada pergerakan menggunakan massa berlebihan, baik untuk aksi protes maupun perayaan kemenangan. Terlebih, ada tanda-tanda kerumunan tersebut akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mengacaukan stabilitas keamanan, seperti terorisme dan pemicu konflik.

Sebelumnya, beredar pesan di WhatsApp yang berisi penawaran bertajuk "Tur Jihad Jakarta", di mana penyelenggara menawarkan paket selama 5 hari mengikuti tur di ibu kota. Para peserta akan berangkat dari Surabaya dan dijadwalkan berada di Jakarta pada 22 Mei 2019, yakni tanggal di mana Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadwalkan menyampaikan hasil Pemilu 2019.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto juga telah mengimbau agar masyarakat fokus menjalankan ibadah puasa di tempat masing-masing tanpa harus ikut berdemonstrasi ke Jakarta.

"Ini kan mengimbau. Kan ke Jakarta juga ngapain? Kalau ke Jakarta ramai-ramai, ribut-ribut di KPU, ini kan melanggar hukum nanti. Makanya tetap di daerah masing-masing, jangan terpengaruh ajakan itu," ujarnya, Jumat (17/5).

Wiranto menambahkan jika aksi unjuk rasa dilakukan dengan cara-cara yang konstitusional dan mengikuti hukum yang berlaku, maka hal itu tidak menjadi masalah. Tetapi, aksi itu diharapkan tidak menimbulkan akibat buruk atau konflik di masyarakat.

Sumber : Bisnis.com