Advertisement
TKN Anggap Tak Etis Mobilisasi Demo KPU Berbasis Tur Wisata,

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Usman Kansong menilai tidak etis tindakan memperdagangkan mobilisasi massa. Ia berharap wacana adanya bisnis mobilisasi people power bertajuk Tur Jihad Jakarta tidak benar-benar terjadi.
"Karena itu membisniskan politik, membisniskan unjuk rasa, membisniskan pengerahan massa, membisniskan people power. Saya kira ini sesuatu yang tidak etis," ungkap Usman ketika ditemui di Posko Cemara TKN Jokowi-Ma'ruf, Sabtu (18/5/2019).
Advertisement
Dia melanjutkan wacana tersebut bahkan termasuk membisniskan agama karena menyebut istilah agama seperti jihad. Hal itu dipandangnya tak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat Indonesia.
Usman mengatakan TKN lebih memilih mengikuti arahan aparat keamanan agar tidak perlu ada pergerakan menggunakan massa berlebihan, baik untuk aksi protes maupun perayaan kemenangan. Terlebih, ada tanda-tanda kerumunan tersebut akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mengacaukan stabilitas keamanan, seperti terorisme dan pemicu konflik.
Sebelumnya, beredar pesan di WhatsApp yang berisi penawaran bertajuk "Tur Jihad Jakarta", di mana penyelenggara menawarkan paket selama 5 hari mengikuti tur di ibu kota. Para peserta akan berangkat dari Surabaya dan dijadwalkan berada di Jakarta pada 22 Mei 2019, yakni tanggal di mana Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadwalkan menyampaikan hasil Pemilu 2019.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto juga telah mengimbau agar masyarakat fokus menjalankan ibadah puasa di tempat masing-masing tanpa harus ikut berdemonstrasi ke Jakarta.
"Ini kan mengimbau. Kan ke Jakarta juga ngapain? Kalau ke Jakarta ramai-ramai, ribut-ribut di KPU, ini kan melanggar hukum nanti. Makanya tetap di daerah masing-masing, jangan terpengaruh ajakan itu," ujarnya, Jumat (17/5).
Wiranto menambahkan jika aksi unjuk rasa dilakukan dengan cara-cara yang konstitusional dan mengikuti hukum yang berlaku, maka hal itu tidak menjadi masalah. Tetapi, aksi itu diharapkan tidak menimbulkan akibat buruk atau konflik di masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

Update Jadwal KRL Jogja Solo per Rabu, 16 Juli 2025, Lengkap dari Stasiun Tugu hingga Palur
Advertisement

Berwisata di Tengah Bediding Saat Udara Dingin, Ini Tips Agar Tetap Sehat
Advertisement
Berita Populer
- Wakil Wali Kota Serang Kena Tilang Gegera Bonceng Anak Tanoa Helm
- Trump Minta Rusia Akhiri Perang Ukraina dalam 50 Hari atau Kena Tarif 100 Persen
- Didampingi Hotman Paris, Nadiem Makarim Penuhi Panggilan Kejagung Terkait Korupsi Chromebook
- Rencana Pembangunan Rumah Subsidi Tipe 18/25 Dibatalkan, Ini Alasan dari Menteri PKP
- 27 Juli, Penerbangan Moskow-Pyongyang Dibuka
- Situasi di Gaza Mengerikan, Sekjen PBB Desak Akses Bantuan Masuk
- 11 Korban Kapal Karam di Selat Sipora Ditemukan Dalam Kondisi Selamat
Advertisement
Advertisement