Advertisement
Banyak Korban Jiwa, Calon Anggota KPPS Harus Periksa Kesehatan Dulu
Moeldoko - Antara/Puspa Perwitasari
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Pemeriksaan kesehatan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau petugas pemilu harus menjadi perhatian di Pemilihan Umum (Pemilu) mendatang. Hal itu dilakukan agar tidak muncul korban seperti peristiwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Hal ini disampaikan oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko.
Moeldoko menyatakan pemeriksaan atau cek kesehatan petugas Pemilu 2019 masih belum baik karena hanya dilakukan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Puskesmas, menurutnya, merilis surat pernyataan sehat anggota KPPS tersebut.
Advertisement
"Kalau penyakitnya penyakit dalam, puskesmas tidak bisa lihat, itu kira-kira. Nanti ke depan perlu dipikirkan ada cek kesehatan yang semakin baik," kata Moeldoko di kantornya, Selasa (14/5/2019).
Pernyataan itu disampaikan oleh Moeldoko setelah dirinya menggelar rapat bersama Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Arif Rahman Hakim dan perwakilan dari Ikatan Dokter Indonesia dan sebagainya.
Nila menyatakan data menunjukkan jumlah anggota KPPS yang meninggal sebanyak 485 orang dan sakit 10.997 orang dalam penyelenggaraan Pemilu 17 April 2019.
Nila menyatakan pihaknya telah meminta dinas kesehatan di seluruh Indonesia untuk melakukan audit medik kematian yang terjadi di rumah sakit.
Berdasarkan data yang diperoleh Kementerian Kesehatan, kematian petugas pemilu paling banyak dengan porsi sekitar 51%—53%% disebabkan oleh penyakit kardiovaskular atau jantung, termasuk stroke dan hipertensi.
Selain karena kardiovaskular, Nila menyatakan kematian juga banyak disebabkan oleh kecelakaan dengan porsi 9% dan asma atau gagal pernafasan 5%.
"Jadi dalam hal ini, data yang masuk memang belum total. Kami tetap mendorong agar kepala dinas kesehatan mengumpulkan data tersebut. Ini yang disebut audit medik," kata Nila.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
Advertisement
Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
Advertisement
Menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Hari Ini Tiba di Brasil
Menteri PKP Usulkan Kuota Rumah Subsidi Ditambah Jadi 500 Ribu Unit
Advertisement
Presiden Prabowo Beri Perhatian Serius Masalah Truk ODOL
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement
Tegas! UGM Tolak Peserta Masuk Ujian Mandiri yang Tak Sesuai Aturan
Advertisement
Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- Bayar PBB Kini Bisa Gunakan Aplikasi Lokal, Ini Caranya
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
Advertisement
Advertisement
