Mabes Polri Tegaskan Harus Ada Fakta Hukum Jika Akan Autopsi Petugas KPPS

Harianjogja.com, JAKARTA - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengomentari banyaknya permintaan soal autopsi ratusan jenazah petugas penyelenggara Pemilu 2019. Menurut dia, autopsi harus didasari fakta hukum, karena polisi bekerja berdasarkan suatu fakta hukum.

"Polri bekerja selalu harus berdasarkan suatu fakta hukum. Kalau tidak ada fakta hukumnya, dari pihak keluarga juga tidak merasa adanya satu hal yang mencurigakan, kejanggalan, apa yang mau diautopsi?" ujar Dedi menanggapi tuntutan autopsi jenazah petugas pemilu yang gugur.

Dia menambahkan, autopsi bertujuan membuat sesuatu menjadi jelas ketika ditemukan indikasi atau terdapat fakta hukum, misalnya penganiayaan atau pembunuhan, sehingga memerlukan kajian yang komprehensif.

Polri, kata Dedi, dapat bertindak apabila landasan jelas, sedangkan selama fakta hukum tidak jelas, maka autopsi tidak dapat dilakukan.

"Kalau misalnya fakta hukumnya juga masih belum jelas kami tidak akan bertindak, semua itu masuk dalam taraf penyelidikan, investigasi dulu," ucap jenderal polisi bintang satu itu.

Sebelumnya, puluhan ibu yang mengatasnamakan Gerakan Anti Pemilu Curang (GAPC) menggelar aksi dengan memukuli panci. Mereka menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar membentuk tim untuk mengautopsi jenazah petugas pemilu yang gugur.

"Kami menginginkan ada autopsi jenazah ya biar diketahui mereka itu meninggal kenapa, karena kalau kelelahan gak mungkin kan bisa sebanyak itu," kata perwakilan GAPC, Yulia, di depan jalan menuju Kantor KPU Jawa Barat, Jalan Laswi, Kota Bandung.

Hingga saat ini, kata dia, sekitar 570 petugas pemilu gugur, baik petugas KPPS, Bawaslu, maupun petugas keamanan. Selain itu, sekitar empat ribu orang petugas terbaring sakit.

"Ini bukan soal 01 atau 02, ini soal kemanusiaan, keprihatinan kita sebagai warga Indonesia atas kejadian Pemilu 2019 yang memakan korban dan begitu menyisakan duka dan air mata," ujarnya.

Sumber : Okezone.com