Agar Presiden Berdaulat, Buya Syafii Usulkan Menteri Harus dari Kalangan Profesional

Buya Syafi'i Maarif. - Harian Jogja/Fahmi Ahmad Burhan
09 Mei 2019 19:37 WIB Newswire News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA- Agar berdaulat, Presiden Jokowi diminta memilih menteri dari kalangan profesional.

Buya Ahmad Syafii Ma’arif, anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), mengakui mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk membentuk zaken kabinet, kalau kembali terpilih melalui Pilpres 2019.

Zaken kabinet adalah susunan menteri-menteri pembantu presiden yang diisi oleh para teknokrat, atau kaum profesional dalam bidangnya.

Usulan itu disampaikan Buya Syafii Maarif saat bertemu dengan Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

"Kami juga meminta kalau nanti Pak Jokowi pasti jadi presiden lagi, supaya dibentuk suatu zaken kabinet. Tak masalah kalau diusulkan partai-partai, yang penting para ahli," ujar Syafii.

Ia menuturkan, setiap partai nantinya boleh mengusulkan profesional-profesional untuk menjadi menteri. Tapi, setiap parpol tak boleh mengusulkan hanya satu orang, harus lebih.

Dengan begitu, kata Buya Syafii, maka penentu teknokrat-teknokrat itu menjadi menteri tetap berada di tangan Presiden Jokowi.

“Jadi presiden lebih berdaulat. Kalau tidak, Kabinet yang lalu ini menurut saya banyak bolongnya," ucap Buya Syafii.

Tak hanya itu, mantan Ketua Umun PP Muhammadiyah itu berharap nantinya para menteri yang terpiliih memahami Pancasila dan berjiwa patriot, sehingga bisa menjaga kedaulatan bangsa Indonesia.

"Kami berharap juga para menteri harus paham pancasila dan patriot. Jadi menjaga kedaulatan bangsa kita.”

Dalam pertemuan tersebut hadir Ketua Dewan Pengarah BPIP sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

Selain itu, ikut pula anggota Dewan Pengarah BPIP di antaranya Try Sutrisno, Buya Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Mahfud MD, dan lainnya.

Sementara Jokowi didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

Sumber : Suara.com