Advertisement
Sudah 412 Orang Meninggal, Fadli Zon Bandingkan Petugas KPPS dengan Korban Kerja Paksa
Fadli Zon. - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon membandingkan meninggalnya ratusan petugas KPPS karena pemilu dengan para korban kerja paksa.
Politikus Gerindra itu merasa aneh atas peristiwa meninggalnya ratusan jiwa petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2019. Bahkan, Fadli Zon pun hari ini mendatangi kantor KPU untuk mengetahui apa sebenarnya faktor yang mengakibatkan pesta demokrasi menelan korban jiwa.
Advertisement
"Atau ada tekanan atau ada yang lain nya, karena ini berseliweran juga informasi di masyarakat. Sehingga segera ini harus ada penyelidikan terhadap ratusan orang yang meninggal nya hampir 500 kalau tidak salah," tutur Fadli Zon saat mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/2019).
Fadli Zon lantas menilai penyebab meninggalnya ratusan jiwa petugas KPPS itu bukanlah sekadar faktor kelelahan. Sebab, menurut Fadli Zon dahulu kala banyak pula orang yang memiliki beban pekerjaan yang lebih melelahkan namun tidak sampai merenggut nyawa hingga ratusan jiwa.
"Saya kira ini bukan hanya sekedar faktor kelelahan ya. Banyak orang yang pekerjaannya lebih lelah. Zaman dulu bahkan ada kerja paksa segala macem itu ya, orang enggak sebanyak ini (meninggal)," ujarnya.
Diketahui, berdasarkan data terkahir KPU RI, Kamis (2/5/2019) menunjukan sebanyak 412 petugas KPPS di beberapa daerah di Indonesia meninggal dunia karena kelelahan saat bertugas di Pemilu 2019. Data tersebut bertambah dari sebelumnya 382 orang dinyatakan meninggal dunia.
Sekretaris Jenderal KPU, Arif Rahman Hakim menuturkan, hingga pukul 20.00 WIB total sebanyak 412 orang petugas dikabarkan meninggal dunia dan 3.658 orang dikabarkan sakit. Adapun, kata Arif, jumlah tersebut tersebar di 30 provinsi.
"Update data per 2 Mei pukul 20.00 WIB, wafat 412, sakit 3.658. Total 4.070 tertimpa musibah," tutur Arif saat dikonfirmasi, Kamis (2/5/2019) kemarin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
- Persis Solo Kalah 1-2 Lawan Persita Tangerang di Laga Kandang Terakhir Liga 1
- Gerindra Klaten Mulai Jaring Cabup-Cawabup, Muncul Nama dari Kalangan Milenial
- PT Telkom akan Pindahkan Jaringan Kabel ke Bawah Tanah, Solo Jadi Pilot Project
- Skuad Garuda Muda Pahlawan, Tiga Pemain Ini Kunci Kemenangan atas Korsel U-23
Advertisement
Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
Mobil Mewah Harvey Moeis Disita Kejagung, Kali Ini Ferrari dan Mercy
KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
Advertisement
Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
Advertisement
Surya Paloh Temui Prabowo di Kartanegara
Jusuf Kalla Ingatkan Prabowo Pentingnya Oposisi
Pemerintah Pastikan Tidak Impor Bawang Merah Meski Harga Naik
Advertisement
Jokowi Siapkan Program Unggulan untuk Prabowo-Gibran
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement
