Advertisement
Lembaga Pemantau Asing Sudah Awasi Pemilu Indonesia Sejak Lama
Seorang pria melintasi papan hitung mundur elektronik Pemilu 2019 di kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (21/2/2019). - ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyatakan lembaga pemantau pemilu asing yang berpartisipasi dalam pemantauan pemilu harus memahami aturan penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, keberadaan pemantau asing sudah ada dalam pemilu-pemilu sebelumnya dan tidak perlu dikhawatirkan. Lembaga pemantau asing bisa mendaftar ke Bawaslu dan mendapat akreditasi sepanjang memenuhi syarat dan mematuhi aturan.
Advertisement
"Catatan kami pemantau asing tidak boleh semena-mena menafsirkan apa yang terjadi di kita, apalagi soal kedaulatan," ujar Afif di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (26/3/2019).
"Kalau mereka beropini [pemilu] di indonesia dihubungkan dengan aturan mereka, enggak bisa. Misal, TNI/POLRI di kita enggak boleh [ikut pemilu] tapi negara lain boleh. Prinsip-prinsip itu mereka harus pahami dan menghargai apa yang jadi patokan negara kita," lanjut Afif.
Berdasarkan pasal 435-447 UU No.7/2017 tentang Pemilihan Umum, pemantau pemilu harus bersifat independen, punya sumber dana jelas dan teregristasi, serta memperoleh izin Bawaslu. Khusus pemantau dari luar negeri harus memiliki kompetensi dan pengalaman pemantau pemilu di negara lain, memperoleh visa untuk menjadi pemantau pemilu, dan mematuhi aturan.
Afif menuturkan, kebanyakan lembaga pemantau asing datang untuk melihat situasi dan belajar penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dia pun berharap, penyelenggaraan pemilu di Indonesia bisa berjalan baik sehingga bisa menjadi pembelajaran bagi lembaga pemilu luar negeri.
"Indonesia menjadi sorotan luar negeri, luar biasa karena penduduknya besar dan pemilu cuma sehari. Kalau Indonesia bisa selenggarakan dengan baik, semua negara akan belajar dari Indonesia," katanya.
Hingga saat ini, sudah ada dua lembaga pemantau pemilu luar negeri yang diakreditasi oleh Bawaslu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
