Pemerintah Siapkan 39 Bandara Baru, Perkuat Konektivitas Nasional
Kemenhub siapkan 39 bandara baru untuk memperkuat konektivitas nasional dan dorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Ilustrasi pekerja beraktivitas di kawasan proyek pembangunan Apartemen Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (15/10/2018)./ANTARA-Risky Andrianto
Harianjogja.com, JAKARTA--PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk menargetkan kontrak dihadapi atau order book sebesar Rp 22 triliun pada tahun 2019. Kebanyakan proyek itu dapat dari pemerintah.
Direktur utama Wika Gedung Nariman Prasetyo menjelaskan total target kontrak dihadapi tahun 2019 ini naik sekitar 37,4% dari realisasi ditahun 2018 sebesar Rp 22,78 triliun.
"Komposisi perolehan kontrak baru tahun 2019 direncanakan berasal dari pemerintah 36 persen, BUMN dan anak BUMN 31 persen dan swasta 33 persen," ujar Nariman di Bursa Efek Indonesia, Kamis (21/3/2019).
Jenis proyek yang akan disasar oleh Wika Gedung seperti perkantoran 24%, fasilitas publik 30% dan perumahan 35%.
Nariman menambahkan ia akan menargetkan laba bersih ditahun 2019 menjadi Rp533 miliar. Saat ini untuk meningkatkan bisnisnya pihaknya sedang melakukan pengembangan usaha modular dan pracetak gedung.
Diketahui dari pengembangan tersebut yang sedang berjalan seperti Braga Hotel Bandung dan gedung perkantoran Mandiri Proklamasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Kemenhub siapkan 39 bandara baru untuk memperkuat konektivitas nasional dan dorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Registrasi SIM card baru mulai 1 Juli 2026 wajib menggunakan verifikasi biometrik wajah sesuai Permen Komdigi Nomor 7 Tahun 2026.
Institut Kemandirian Dompet Dhuafa memperluas peluang kerja hingga Jepang melalui pelatihan vokasi, kemitraan industri, dan sertifikasi kompetensi.
DJP menetapkan pemungutan pajak marketplace mulai 1 Agustus 2026. Berlaku bagi seller beromzet di atas Rp500 juta per tahun.
Kemenkes menyebut putusan MK yang menolak uji materi UU Kesehatan memperkuat dasar hukum penanganan KLB dan wabah di Indonesia.
Kemenhut mencatat 12,3 juta hektare lahan kritis di Indonesia membutuhkan rehabilitasi di tengah ancaman El Nino dan meningkatnya risiko karhutla.