Agum Gumelar Ungkit Pemecatan Prabowo: Tim Jokowi Anggap Wajar, Tim Prabowo Anggap Isu Lama

Harianjogja.com, JAKARTA—Video anggota Dewan PertimbanganAgum Gumelar yang menceritakan pemecatan Prabowo Subianto dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) viral dan menjadi pembicaraan.

Dalam video tersebut, Agum menyatakan Prabowo terbukti melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat karena terlibat dalam penghilangan sejumlah aktivis. Prabowo kemudian dipecat dari ABRI. Pemberhentian ini ditandatangani semua anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP), termasuk Agum Gumelar dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden Keenam Indonesia dan Ketua Umum Partai Demokrat.

DKP dibentuk pada 1998 oleh Panglima ABRI saat itu, Jenderal Wiranto, untuk mengusut penghilangan paksa sejumlah aktivis yang menyeret Prabowo yang kala itu menjadi Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus. Agum mengkritik dukungan SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat terhadap Prabowo dalam Pilpres 2019. Agum juga mengaku tahu di mana para aktivis diculik dan dibuang.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Arya Sinulingga menganggap Agum sebagai salah satu pelaku sejarah perlu menceritakan peristiwa tersebut.

 “Kita harus sadar, besar betul pemilih milenial saat ini, dan pemilih milenial banyak yang enggak paham soal reformasi 98. Banyak yang enggak paham, mungkin kamu aja enggak tahu,” ungkap Arya, menunjuk salah satu awak media yang terlihat paling muda.

“Saya ini dulu aktivis, saja aja ngeri banget. Kita seram betul. Menyebut nama orang tersebut, sama seperti ketika Harry Potter menyebut nama siapa itu yang tidak boleh disebut [Lord Voldemort, antagonis utama serial Harry Potter]. Tapi pada masa itu memang begitu, loh. Pada masa itu serius,” kata dia.

Politikus Partai Perindo lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini membantah video itu dibikin TKN Jokowi-Ma’rif. Dengan demikian, video itu bukan kampaye negatif.

Walaupun Agum merupakan politikus senior Partai Golkar, kata Areya, namanya tidak masuk anggota TKN.

“Jadi ini adalah kesadaran dari para pelaku sejarah, yang mengingatkan lagi kaum milenial. Karena banyak yang enggak paham mengenai itu. Jadi Pak Agum Gumelar mengingatkan lagi, ini ada sesuatu. Jadi bukan kepanikan," jelas Arya.

“Jadi ini bukan musiman. Nanti PKI [yang dituduhkan ke Jokowi] juga musiman. Ini karena pelaku sejarah pasti selalu mengingatkan.”

Isu Lama

Adapun tim sukses Prabowo-Sandi menganggap Agum memainkan isu lama.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Ferdinand Hutahaean mengatakan kisah pemecatan Prabowo dari dinas militer adalah isu basi dan dipaksa untuk dimainkan lagi.

“Kalau Agum Gumelar benar, dia kan sudah jadi Wantimpres bertahun-tahun. Kenapa tidak kasih pertimbangan kepada presiden untuk adili ini. Apalagi dia bilang tahu persis di mana diculiknya, dibuang ke mana,” kata dia, Rabu (13/3/2019)

Ferdinand mengatakan seharusnya Agum melaporkan perisitiwa itu ke polisi atau kekejaksaan.

“Jika bicara hukum, seharusnya dia bisa dipidana karena mengetahui sebuah fakta tapi tidak membukanya dan melaporkannya.”

Ferdinand mengatakan Agum saat ini sedang bermain opini yang menyesatkan publik. “Wantimpres harusnya diisi oleh orang-orang bijaksana, yang memberi masukan positif kepada presiden. Bukan orang-orang yang kerdil, membuka masalah-masalah tidak jelas ujung pangkal dan kebenarannya.

Ferdinand menyarankan agar Agum sebaiknya mengundurkan diri sebagai pemberi masukan presiden dan mendeklarasikan secara tegas bahwa dia tim sukses Jokowi-Ma’ruf.

“Itu lebih baik daripada jual omongan yang sudah basi dan tidak laku lagi demi kepentingan politik. Ini tidak elok bagi saya karena harusnya Wantimpres diisi oleh orang bijak,” ucapnya.

Ferdinand juga menuduh Agum Gumelar mengadu domba karena menyebut nama SBY. “Pemecatan itu soal etika militer. Namanya saja Dewam Kehormatan Perwira. Jadi yang diadili di sana soal etika bukan kejahatan,” kata Ferdinand.

Dia menegaskan masalah militer dan dukungan Demokrat kepada Prabowo yang saat ini menjadi calon presiden adalah dua hal yang berbeda. Dukungan Demokrat dan SBY dipastikan sah dan halal secara hukum, moral, serta etika.

“Tidak ada yang salah di sana. Agum Gumelar sedang mencoba pecah-belah Demokrat, SBY, dan Prabowo.”

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia