Advertisement
Selidiki Dugaan Kartel Tiket Pesawat, KPPU Tunggu Penjelasan Kemenhub
Suasan kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) - JIBI/Bisnis Indonesia/David Eka Issetiabudi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Komisi Pengawas Persiangan Usaha (KPPU) masih menunggu penjelasan Kementerian Perhubungan dalam penyelidikan dugaan kartel tiket pesawat terbang.
Komisioner KPPU Guntur Saragih mengatakan lemaganya belum mendapatkan kepastian kapan Kementerian Perhubungan akan memberikan penjelasan mengenai ada tidaknya kebijakan yang berkaitan dengan kenaikan tarif penerbangan domestik.
Advertisement
“Sampai sekarang, kami belum mendapatkan kepastian siapa yang akan menjelaskan,” ujar dia, Senin (11/2/2019).
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan juga telah dimintai keterangan. Namun, kementerian hanya mengirimkan pejabat eselon III yang tidak bisa memberikan penjelasan terperinci mengenai kebijakan terkait tiket pesawat.
Menurut Guntur, KPPU ingin mengetahui apakah kenaikan tarif tiket tersebut merupakan bagian dari kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah.
“Kalau ada kebijakan dari pemerintah, maka KPPU memiliki kewajiban melakukan advokasi kebijakan sekaligus rekomendasi kepada pemerintah,” katanya.
Sejauh ini, kata dia, KPPU sudah mengumpulkan data guna menemukan dua alat bukti dalam perkara dugaan kartel tarif tiket penumpang pesawat terbang di penghukung 2018. Jika proses ini berjalan lancar, proses penanganan perkara bisa ditingkatkan ke tahap pemberkasan sebelum memasuki persidangan.
KPPU meningkatkan satatus penanganan dari penyelidikan ke penyidikan setelah menemukan beberapa indikasi yang mengarah ke dugaan kartel.
“Dengan status penyelidkan, KPPU sudah bisa memanggil dan minta keterangan dari para pihak untuk mendapatkan dua alat bukti. Indikasi ke arah itu juga sudah ada,” kata dia.
Dia mengatakan komisi tersebut juga sudah meanggil Indonesia National Ari Carrier Association (Inaca), Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, Lion Air, Wings Air, Batik Air, Citilink dan biro perjalanan.
Inaca dan Garuda Indonesia telah memberikan sejumlah data untuk dipelajari oleh para investigator KPPU meski data-data tersebut dianggap belum mencukupi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Gempa Magnitudo 5,3 Guncang Gorontalo
Kemenkes Buka Pendaftaran Lowongan Nakes untuk 4 Rumah Sakit
4 Pelaku Penganiayaan Siswa SMPN 55 Barombong Masih di Bawah Umur
Advertisement
Mendes Nilai Perubahan Iklim Dapat Diatasi Melalui Kemitraan dengan Desa
Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Menteri AHY Diminta Presiden Rampungkan Ribuan Hektare Lahan Bermasalah di IKN
66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
Advertisement
Es Krim Magnum Ditarik karena Mengandung Plastik dan Logam, Ini Kata BPOM
Airlangga Hartato Sebut Jokowi Milik Bangsa dan Semua Partai
Penetapan Pemenang Pilpres 2024, Prabowo: Tinggalkan Sakit Hati
Advertisement
Tentara Israel Dikabarkan Siap Menyerang Kota Rafah di Gaza Selatan
Berita Pilihan
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
- WhatsApp Bocor, Israel Dikabarkan Gunakan Data untuk Serang Rumah Warga Palestina
- Tentara Israel Dikabarkan Siap Menyerang Kota Rafah di Gaza Selatan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Sirekap Bakal Digunakan pada Pilkada Serentak 2024
- Prabowo Ingin Membangun Koalisi Kuat
- Heboh Es Krim Magnum Mengandung Plastik dan Logam, Ini Kata BPOM
- Ilmuwan di China Ciptakan Berlian Buatan dari Bunga Peony
- Catatkan Kenaikan Transaksi SPKLU, PLN Suguhkan Kenyamanan Bagi Pemudik EV Pada Arus Mudik Lebaran 2024
- Jokowi Minta Prabowo-Gibran Persiapakan Diri Usai Ditetapkan KPU
- Wapres Ma'ruf Amin Segera Temui Gibran, Ini yang Akan Dibahas
Advertisement
Advertisement
