Advertisement
Mahar Rp1 Triliun Kembali Ramai Dibicarakan
Rabu, 06 Februari 2019 - 08:57 WIB
Bernadheta Dian Saraswati
Sandiaga Uno - Bisnis/Jaffry Prabu Prakoso
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Seusai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberi peringatan kepada Bawaslu, dugaan mahar Rp1 triliun yang dilakukan calon wakil presiden Sandiaga Uno kembali ramai dibicarakan. Padahal, tim Prabowo-Sandi anggap kasus sudah selesai.
Juru Bicara Koalisi Indonesia Adil Makmur Andre Rosiade mengatakan bahwa kasus tersebut dari awal tidak benar. “Kalau ada mahar, PKS [Partai Keadilan Sejahtera] dan PAN [Partai Amanat Nasional] pasti tidak koalisi bersama kami. Sekarang atributnya ada dimana-mana,” katanya saat dihubungi Bisnis.com, Selasa (5/2/2019).
Andre menjelaskan bahwa bukti tidak ada suap meminta dukungan bisa dilihat dengan kampanye Prabowo-Sandi yang serba irit.
Sementara itu, Andre memastikan tim hukum siap mengawal kasus ini jika kembali membesar. “Dari awal Sandi saja suda bilang kalau ini tidak ada dan siap jika dipanggil Bawaslu,” ucapnya.
Sebelumnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberi peringatan tertulis kepada pimpinan Bawaslu karena memutus dugaan mahar tanpa meminta keterangan kepada penyebar isu, yaitu Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief.
Melalui akun Twitter pribadi, dia kecewa dengan Prabowo karena lebih memilih uang dibandingkan koalisi yang sudah dibangun.
Andi menyebut Sandi menyetor masing-masing Rp500 miliar ke PAN dan PKS untuk mendukungnya sebagai cawapres Prabowo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Disbud Sleman Salurkan Hibah Alat Musik untuk Kelompok Seni
Sleman
| Jum'at, 14 November 2025, 16:27 WIB
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Warga Bantul Diminta Aktif Siskamling, Bantu Satpol PP Jaga Ketertiban
- Pemkab Gunungkidul Raih Terbaik I Anugerah Media Humas 2025
- DIY Siaga Darurat Bencana, Modifikasi Cuaca Segera Dilakukan
- Guru Tata Busana MAN 1 Bantul Ukir Prestasi Nasional 2025
- LMKN Diusulkan Dibiayai Negara untuk Perkuat Transparansi
- BNI Hadirkan O-Branch Dukung Kejuaraan Bulu Tangkis Internasional
- Raih Indeks Demokrasi Tertinggi, DIY Hadapi Tantangan Baru
Advertisement
Advertisement




