Terseret Kasus Korupsi, Pegawai Ditjen Bea Cukai Ahmad Dedi Dicekal Imigrasi
Imigrasi mencekal Ahmad Dedi alias Dedi Congor ke luar negeri selama enam bulan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Bea Cukai.
Jusuf Kalla. /Bisnis Indonesia-Dwi Prasetya
Harianjogja.com, JAKARTA- Pemerintah tak mau disalahkan terkait melambungnya harga tiket pesawat beberapa waktu terakhir.
Dalam beberapa hari terakhir, sebagian masyarakat mengeluhkan mahalnya harga tiket pesawat. Padahal musim angkutan Natal dan Tahun Baru 2019 telah usai.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla justru menyalahkan dolar AS sebagai biang keroknya.
“Mestinya begini, tarif itu memang dinikmati konsumen. Tapi kita juga mengetahui mereka itu membayar dengan dolar beli pesawat dengan dolar, membeli avtur dengan dolar tapi tarifnya rupiah," kata JK dalam Seminar dan Dialog Nasional Kesiapan Tenaga Kerja Indonesia di Jakarta, Senin (14/1/2019).
JK mengungkapkan, maskapai menggunakan dolar AS untuk biaya operasional seperti pembayaran pesawat dan pembelian avtur. Sementara, tarif yang dikenakan kepada konsumen menggunakan mata uang rupiah.
"Maka, mau tidak mau harus ada penyesuaian-penyesuaian secara bertahap," ujarnya.
Menurut JK, kenaikan tarif tersebut sulit untuk dihindari oleh para maskapai penerbangan. Pasalnya, penyesuaian tarif diperlukan agar kondisi keuangan maskapai tetap terjaga.
JK mengatakan, maskapai mengalami kerugian terus menerus dan bangkrut karena tarif tiket pesawat.
"Kita harus hati-hati juga dengan mempertimbangkan dua unsur itu. Unsur konsumen, dan unsur perusahaan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Imigrasi mencekal Ahmad Dedi alias Dedi Congor ke luar negeri selama enam bulan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Bea Cukai.
Perda pajak dan retribusi DIY direvisi untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. DPRD berharap perubahan aturan tidak menaikkan tarif.
SBY menyampaikan kekhawatiran terhadap kondisi politik Indonesia dan meminta Presiden Prabowo menghidupkan kembali politik yang berkeadaban.
WAFF 2026 di Oman dikabarkan mengundang Thailand dan Rusia. Timnas Indonesia tidak masuk daftar peserta karena turnamen tak masuk agenda FIFA.
Prabowo meminta Kapolri mengusut dugaan penyadapan terhadap Kepala Negara dan pejabat negara secara objektif serta transparan.
BPS mencatat kemiskinan Gunungkidul turun menjadi 13,27% pada 2026. Namun, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan justru meningkat.