Advertisement
Pengendara Ojol Gunakan GPS di Pinggir Jalan, Menhub: Perlu Disediakan Shelter
Ilustrasi taksi online. - JIBI/Nicolous Irawan
Advertisement
Harianjogja.com, DEPOK - Penggunaan Global Positioning System (GPS) oleh pengemudi ojek online di pinggir jalan ternyata tidak diperbolehkan.
Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mengomentari maraknya driver ojek online (ojol) yang menggunakan handphone (HP) untuk mengambil orderan atau memakai Global Positioning System (GPS) agar tak nyasar. Padahal, itu dapat memicu kecelakaan dan membahayakan pengendara lain.
Advertisement
"Pasti gak boleh menggunakan GPS di pinggir jalan," tegas Budi Karya di Depok, Sabtu (5/1/2019).
Selain itu, menurut dia banyaknya driver ojol yang masih melanggar aturan dengan mangkal di pinggir jalan disebabkan belum lancarnya komunikasi dan sosialisasi antara driver dengan pihak operator. Budi Karya juga menjelaskan, jika komunikasi tersebut dilakukan ada kemungkinan para driver ojol akan mengerti dan tidak akan mangkal di tepi jalan.
"Kita harus komunikasi terus, kalau ini sering dikomunikasikan lama-lama pengemudi ojol juga akan mengerti yang penting kominikasi. Sekarang ini komunikasinya belum lancar," kata dia.
Budi Karya menuturkan, untuk mengatasi permasalahan driver ojol yang kerap mangkal di tepi jalan dan mengakibatkan kemacetan serta kecelakaan tentunya perlu disedikan shelter khusus bagi mereka. "Shelter akan terus dilakukan karena sebaiknya memang harus pakai shelter," pungkasnya.
Perlu diketahui, maraknya driver ojol yang menggunakan HP di jalan raya membahayakan pengendara lain dan dapat memicu terjadinya kecelakaan. Selain itu, kemacetan pun tak terelakkan ketika para driver ojol mangkal di lokasi-lokasi strategis untuk mengangkut penumpang, misal stasiun atau perkantoran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Advertisement
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Menteri PANRB Tegaskan ASN Tak Boleh WFA, yang Diperbolehkan FWA
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Top Ten News Harianjogja.com, Selasa 1 Juli 2025: Imbauan Sultan, SPMB Jogja, Ganti Rugi Tol Jogja hingga Pajak Belanja Online
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Pemerintah Klaim Megaproyek Baterai Kendaraan Listrik di Karawang Serap 8 Ribu Tenaga Kerja
- Palestina Minta Internasional Desak Penghentian Kekerasan oleh Pemukim Israel di Tepi Barat
- Hujan Ringan Selimuti Sejumlah Kota Besar Hari Ini Senin 30 Juni 2025
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
Advertisement
Advertisement
