Advertisement
PKS Desak Pemerintah Pastikan Sistem Peringatan Dini Tsunami Benar-Benar Berfungsi

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menginginkan Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta BPPT memastikan sistem peringatan dini tsunami berfungsi.
"Salah satu masalah bencana yang terjadi kemarin [tragedi tsunami di kawasan Selat Sunda] adalah tidak berfungsinya alat sistem peringatan dini," kata Jazuli Juwaini dalam rilis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Advertisement
Menurut dia, kepastian sistem peringatan dini tsunami agar dapat berfungsi dengan baik seperti di Selat Sunda adalah karena aktivitas Gunung Anak Krakatau yang terus aktif dan cuaca yang dinamis.
Sehingga, lanjutnya, kepastian itu juga harus benar-benar diwujudkan dengan benar, baik dalam rangka operasional alat tersebut hingga memastikan adanya anggaran yang memadai untuk itu.
Ia juga mengemukakan bahwa kewaspadaan merupakan hal yang esensial antara lain agar berbagai kalangan masyarakat juga dapat siaga dan berpotensi meminimalkan korban jiwa.
Sementara itu, pengamat sektor kelautan dan perikanan, Abdul Halim menginginkan pemerintah dapat benar-benar mengawasi agar alat deteksi dini tsunami tidak mengalami kerusakan ke depannya.
"Terkait kerusakan alat, banyak faktornya, di antaranya disebabkan oleh dinamika alam," kata Abdul Halim.
Menurut dia, pengawasan dapat dilakukan sejak awal, yaitu kepada tahap penganggaran pembelian alat spesifikasi yang diperlukan.
Abdul Halim yang menjabat Direktur Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan itu juga mencontohkan, pengawasan tersebut jangan sampai misalnya terjadi "mark up" yang ujung-ujungnya juga berpotensi terkait dengan tindak pidana seperti korupsi.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberi arahan kepada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk melengkapi dirinya dengan alat pendeteksi dini gelombang tsunami.
"Ke depan saya perintahkan BMKG untuk membeli alat-alat deteksi 'early warning system' yang bisa memberikan peringatan-peringatan dini kepada kita semua, kepada masyarakat," kata Presiden dalam jumpa pers saat meninjau fasilitas pariwisata di Hotel Mutiara Carita, Pandeglang, Banten, Senin (24/12/2018).
Presiden Jokowi juga meminta tim evakuasi dan bantuan untuk segera memantau daerah-daerah yang berpotensi terkena dampak tsunami.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 11 Juli 2025: Dari Polda Jateng Grebek Pabrik Pupuk Palsu sampai Penemuan Mayat Pegawai Kemendagri
Advertisement

Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Sertipikat Elektronik Diterapkan Bertahap, Sertipikat Tanah Lama Tetap Berlaku
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement
Advertisement