Advertisement
Alat Pendeteksi Tsunami Kerap Dicuri Nelayan karena Harganya Mahal

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Pemerintah menyebut alat pendeteksi tsunami di tengah laut kerap hilang dicuri.
Sebanyak 22 buoy atau alat pendeteksi tsunami yang tersebar di perairan Indonesia sudah tidak berfungsi. Sebab, kebanyakan buoy yang diletakkan di tengah laut itu disebut sering dicuri nelayan .
Advertisement
Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB ) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, sejak 2012 lalu ke-22 buoy yang dimiliki oleh Indonesia sudah tidak berfungsi lagi. Sehingga, pemerintah tidak dapat memberikan peringatan dini terjadinya tsunami.
"Ada 22 buoy tsunami yang dibangun Indonesia, sejak 2012 sampai sekarang tidak beroperasi," kata Sutopo dalam konferensi pers di Kantor BNPB, Jakarta Timur, Selasa (25/12/2018).
Selain itu, ia menyebut seluruh buoy yang dimiliki pemerintah sudah tidak berfungsi lagi karena sering mengalami kerusakan. Tidak memiliki anggaran menjadi alasan dalam perawatan buoy.
Sensor dalam buoy, kata Sutopo, dilirik nelayan karena harga jualnya cukup mahal.
"Banyak yang rusak, ada yang sensor diambil untuk dijual, ada yang diikat buat tambat kapal saat mencari ikan, biaya maintenance juga ngbak ada sehingga pemeliharaan nggak ada," ungkap Sutopo.
Akibatnya, saat tsunami di Selat Sunda menerjang pesisir Pandeglang dan Lampung Selatan pada Sabtu (22/12/2018) malam warga tidak memiliki waktu untuk melakukan evakuasi. Pasalnya, tidak ada peringatan dini akan adanya bencana tsunami yang disebabkan longsoran Gunung Anak Krakatau.
Merujuk pada pembaharuan data dari BNPB per Selasa (25/12/2018) pukul 13.00 WIB, tercatat sebanyak 429 orang meninggal dunia, 1.485 orang mengalami luka-luka, 154 orang dinyatakan hilang dan 16.082 orang mengungsi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Mahkamah Konsitusi Keluarkan Dua Putusan tentang UU ITE, Mabes Polri Siap Mematuhi
- Dugaan Suap Pengurusan PAW Harun Masiku, KPK Panggil Pegawai KPU
- Dalam Dua Bulan Tahun Ini 18.610 Pekerja Terkena PHK, Kemnaker Upayakan Ini
- Dugaan Perselingkuhan Mantan Wakapolres Pulau Taliabu Dibongkar Anak, Kompol SJ Segera Jalani Sidang Etik
- Polisi Gagalkan Keberangkatan 71 Calon Haji Ilegal, Berangkat dengan Visa Kerja
Advertisement

Program Pendidikan Politik untuk Masyarakat, Bawaslu Bantul Berdiskusi dengan Pimpinan DPRD
Advertisement

Asyiknya Interaksi Langsung dengan Hewan di Kampung Satwa Kedung Banteng
Advertisement
Berita Populer
- Tiba di Polda Metro Jaya, Jokowi Laporkan Langsung soal Tudingan Ijazah Palsu
- Di Jakarta ASN Tidak Boleh Berangkat Kerja Pakai Kendaraan Pribadi, Bakal Diawasi Satpol PP
- Polisi Gagalkan Keberangkatan 71 Calon Haji Ilegal, Berangkat dengan Visa Kerja
- Pemerintah Diminta Tegas Bubarkan Ormas Pelanggar Hukum
- Dugaan Perselingkuhan Mantan Wakapolres Pulau Taliabu Dibongkar Anak, Kompol SJ Segera Jalani Sidang Etik
- Peringatan May Day 1 Mei 2025, Ini Sejumlah Tuntutan Buruh yang Disuarakan
- Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dipanggil KPK Sebagai Saksi Kasus Korupsi Penyaluran CSR BI
Advertisement
Advertisement