Jokowi Curhat Orang Tuanya Kerap Jadi Bahan Fitnah

Harianjogja.com, JAKARTA- Serangan yang dialami pada calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo ternyata juga terjadi pada orang tuanya. Karenanya Jokowi mengajak sejumlah relawan menepis isu fitnah terhadap dirinya, yang salah satunya adalah tentang keterkaitan terhadap PKI.

"Jawabnya sebetulnya mudah, PKI itu dibubarkan tahun 1965-1966. Saya lahir 1961, umur saya baru 4 tahun, ada PKI balita? Ada balita PKI? Ga ada!" kata Jokowi saat acara pengarahan relawan Bravo-5 di Ancol, Jakarta pada Senin (10/12/2018) malam.

Menurut Jokowi, selain itu orang tuanya juga kerap menjadi bahan fitnah terkait PKI.

Dia menegaskan pada saat ini keterbukaan informasi begitu bebas.

Jokowi mempersilahkan masyarakat untuk memeriksa langsung kepada ormas-ormas Islam yang ada di Kota Solo mengenai asal usul orang tuanya dalam hal keterkaitan terhadap PKI.

Selain itu, isu Jokowi membela pihak asing dan condong kepada Tiongkok juga dijelaskan sering menerpanya.

Isu tenaga kerja asing yang banyak masuk ke Indonesia juga pernah berhembus.

Jokowi menjelaskan data jumlah tenaga kerja asing yang ada di Indonesia sekitar 80 ribu jiwa.

Sementara, jumlah tenaga kerja Tiongkok yang ada di Indonesia sekitar 24 ribu.

Namun, jumlah tenaga kerja Indonesia yang ada di Hong Kong 160.000 jiwa, dan TKI yang ada di Taiwan yakni 200.000 orang, serta di Tiongkok ada 80.000 orang.

"Bandingkan dengan negara-negara lain. Uni Emirat Arab 80 persen itu tenaga kerja asingnya, Arab Saudi 33 persen tenaga kerja asingnya, ini mungkin separuhnya dari Indonesia karena ada 600an ribu TKI kita di Saudi yang legal," tegas Presiden menambahkan tenaga kerja asing di Indonesia tercatat sebanyak 0,03% dari total penduduk.

Kemudian, Jokowi menambahkan, isu fitnah yang sering dihembuskan adalah pemerintah mengkriminalisasi ulama.

Menurut mantan walikota Solo itu, masyarakat berstatus sama di hadapan hukum.

"Seperti ini misalnya, ada ulama yang terkena masalah hukum, harus berhadapan dengan hukum. Gubernur terkena masalah hukum, harus berhadapan dengan hukum. Menteri yang terkena masalah dengan hukum, harus berhadapan dengan hukum," ujar mantan gubernur DKI Jakarta itu.

Dia juga mengatakan pemilihan ulama KH Ma'ruf Amin sebagai cawapres pilihan yang tepat.

Jokowi pun menjelaskan program pemerintah setelah membangun infrastruktur, maka pada tahap selanjutnya akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

Dalam acara tersebut, Jokowi didampingi oleh mantan Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Erick Thohir, Wakil Ketua TKN Moeldoko, dan Ketua Bravo-5, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi.

Jokowi dan Ma'ruf Amin merupakan Capres-Cawapres Nomor Urut 01 dalam Pemilihan Presiden 2019. Rival politiknya pada pilpres kali ini adalah Capres-Cawapres Nomor Urut 02 yakni Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara