Advertisement
Jusuf Kalla: Bawaslu Harus Lebih Pintar dari yang Diawasi
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). - Okezone
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus lebih pintar dari peserta pemilu selaku pihak yang diawasi.
"Bawaslu itu harus lebih tinggi, lebih pintar dari yang diawasi," ujar Wapres JK saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Bawaslu dalam rangka Memantapkan Jajaran Aparatur Pengawas untuk Mengawal dan Mengawasi Pemilu 2019, di Ancol, Jakarta, Senin (10/12/2018).
Advertisement
Wapres menekankan selain harus lebih pintar dari yang diawasi, Bawaslu juga harus independen. Menurutnya independensi Bawaslu tercermin dari kerja para anggota di lapangan.
JK mengingatkan pemilu kali ini adalah pemilu yang paling rumit, layaknya diutarakan banyak pihak, di mana dalam pemilu serentak 2019 para pemilih harus memilih lima calon.
"Mereka harus membawa lima kertas suara ke dalam bilik," ucap JK. Dia mengapresiasi upaya Bawaslu RI hingga daerah dalam memperkuat koordinasi pengawasan Pemilu 2019 melalui Rakornas tersebut. Dia berharap Pemilu 2019 dapat berjalan baik.
Ketua Badan Pengawas Pemilu RI Abhan mengatakan Rapat Koordinasi Nasional Bawaslu dilakukan untuk memperkuat koordinasi pengawasan Pemilu 2019 di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Abhan melaporkan, sejauh ini Bawaslu telah berupaya melakukan pencegahan pelanggaran pemilu melalui berbagai cara, antara lain dengan membuat peta kerawanan pemilu hingga menjalin kerja sama dengan instansi lain.
Bawaslu menjalin kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengawasi potensi pelanggaran di media sosial.
Bawaslu juga membentuk gugus tugas bersama KPU, Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk mengawasi potensi pelanggaran kampanye di media massa.
Sementara dari sisi regulasi, kata Abhan, Bawaslu RI telah merumuskan sedikitnya 32 peraturan terkait kerja-kerja pengawasan Pemilu 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
