OPM Mengaku Tak Butuh Jalan Trans Papua Tapi Kemerdekaan

Harianjogja.com, WAMENA – Pembangunan infrastruktur di Papua tidak dibutuhkan oleh OPM.

Organisasi Papua Merdeka (OPM) tidak membutuhkan pembangunan Jalan Trans Papua yang sedang digarap Kementerian Umum, namun menginginkan kemerdekaan.

Hal ini disampaikan dalam pernyataan tertulis dari Juru Bicara Kelompok OPM Sebby Sambom yang diterima Okezone-jaringan Harianjogja.com, Rabu (5/12/2018). “Kami tidak minta Jalan Trans [Papua] dan pembangunan, namun solusi masalah Papua adalah kemerdekaan dan berdaulat sendiri sebagai bangsa yang beradab,” isi rilis tersebut.

Sebby menyebut, serangan yang dilakukan pada 1 dan 2 Desember 2018 dipimpin oleh Egianus Kogoya. Adapun target serangan OPM yakni Jembatan Kali Aworak, Kali Yigi Pos TNI Distrik Mbua. “Kami adalah pejuang sejati untuk kebebasan Republik West Papua (Papua Barat),” ujar Sebby.

Dalam rilis itu memaparkan bahwa OPM telah mengintai para pekerja Jalan Trans Papua selama tiga bulan. Mereka mengklaim, para pekerja yang tewas merupakan prajurit TNI.

“Kami tahu bahwa yang bekerja selama ini untuk Jalan Trans [Papua] dan jembatan-jembatan yang ada di sepanjang Jalan Habema Juguru Kenyam Batas Batu adalah murni Anggota TNI [SIPUR].”

“Serangan pihak OPM tidak salah, dan OPM tahu mana pekerja sipil atau tukang biasa, dan mana pekerja anggota TNI, walaupun mereka berpakaian sipil atau preman,” lanjut Sebby.

Ia pun menekankan kepada TNI/Polri untuk berperang secara jantan untuk tidak melibatkan warga sipil.

"Kami tidak akan berperang melawan warga sipil yang tidak seimbang dan sepadan.

"Untuk itu kami imbau kepada pihak TNI/Polri Kolonial Indonesia bahwa berperang lah secara gentleman [jantan] dan bertanggung jawab menjunjung tinggi hukum humanisme internasional,” tutur Sebby.

Secara terpisah di Istana Merdeka, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut, serangan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau OPM telah menewaskan 20 orang, terdiri dari 19 pekerja dan seorang prajurit TNI.

Tito mengungkap penyebab serangan KKB bersumber dari kesejahteraan yang tidak merata di wilayah Papua. Namun ia menggarisbawahi bahwa pembangunan di Papua secara masif terjadi pada era Presiden Joko Widodo.

"Saya pernah [jadi] Kapolda Papua dua tahun, mereka menunggu pembangunan ini. Ini yang membuka akses pada mereka. Tapi ya kelompok-kelompok ini seringkali mereka enggak sabar, menunjukkan eksistensi dan terus mungkin juga mereka menikmati karena ditakuti, memberikan status sosial bersenjata," papar Tito.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Okezone.com