Fahri Hamzah Heran PKS Usul Hapus Pajak Motor, Diminta Bercermin ke Singapura

Harianjogja.com, JAKARTA- PKS diminta belajar dari Singapura terkait pengelolaan transportasi publik, menyusul usulan politikus partai tersebut yang ingin menghapus pajak sepeda motor.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melihat pengelolaan transportasi umum di Singapura. Saran Fahri ini terkait usulan PKS yang memperjuangkan rancangan aturan penghapusan pajak sepeda motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup, jika menang Pemilu 2019.

Fahri mengatakan, PKS sebaiknya melihat bagaimana Singapura membangun sistem transportasi publiknya dengan membuat peraturan-peraturan yang justru membuat masyarakatnya mau menggunakan transportasi umum.

"Pajak motor dan mobil itu dinaikkan setinggi-tingginya. Kenapa? Karena anda menggunakan ruang publik dengan kendaraan privat anda. Motor adalah kendaraan privat, mobil kendaraan privat, sementara itu ruang publik anda mau pakai," ujar Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/11/2018).

"Maka pajaknya ditinggikan karena anda mengambil privasi orang, atau publik punya untuk anda. Tetapi negara menjamin begitu kita keluar rumah, kita bisa naik kendaraan umum dan kita bisa bergerak ke manapun memakai kendaraan umum," imbuhnya.

Menurut Fahri, sebuah kesalahan jika PKS berpikir menghapus pajak, karena malah akan menambah jumlah sepeda motor.

"Jadi filsafatnya yang harus dilindungi itu adalah limitasi ruang publik untuk kendaraan privat. Bukan kemudian memperbanyak kendaraan privat di ruang publik. Nah itu salah cara berpikirnya. Kurang tinggi itu cara memfilsafati urusan publik ini," tutur Fahri.

Politikus yang dipecat oleh PKS itu menilai usulan PKS ini bertolak belakang dengan gencarnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun infrastruktur, khususnya untuk transportasi publik.

"Apa sih gunanya yang Pak Jokowi bilang infrastruktur Jakarta sekarang ada LRT, MRT dan sebagainya dari Blok M sampai ke Kota. Itu supaya yang dari Blok M-Kota berhenti pakai motor, bahaya itu. Dan itu adalah penggunaan ruang publik untuk kepentingan privat. Itu kan maksudnya. Loh kok di balik sama PKS, gimana sih," herannya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Okezone.com