Advertisement
Bawaslu Pusat Sebut Kasus Videotron Jokowi Hanya Pelanggaran Administrasi Bukan Pidana
Bakal capres cawapres Pilpres 2019, Joko Widodo (kanan) dan Ma'ruf Amin saat tiba di RSPAD untuk tes kesehatan yang diselenggarakan KPU, Jakarta, Minggu (12/8). - ANTARA/Akbar N
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Kasus dugaan pelanggaran kampanye videotron Jokowi dinilai bukan masalah pidana.
Komisioner Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menilai kasus dugaan pelanggaran kampanye videotron pasangan Calon Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Calon Wakil Presiden Ma’ruf Amin masuk sebagai pelanggaran administrasi. Ratna menyebut kasus tersebut dalam proses penanganan pelanggaran administrasi.
Advertisement
"Yang saya pahami itu pelanggaran administrasi. Sekarang prosesnya di penanganan pelanggaran administrasi," ujar Ratna di Lemhanas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (22/10/2018).
Pernyataan Ratna menanggapi pernyataan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Puadi yang mengatakan kasus dugaan pelanggaran kampanye videotron pasangan Jokowi – Ma’ruf bisa meningkat menjadi pidana. Kasus itu bisa jadi pidana jika videotron itu terbukti milik pemerintah daerah.
BACA JUGA
Menurut Ratna, kasus pemasangan videotron masuk dalam dugaan pelanggaran adminstrasi karena pemasangan videotron Jokowi-Ma'ruf berkaitan dengan titik-titik pemasangan. Sebab kata Ratna ada tempat-tempat yang dilarang untuk memasang alat peraga kampanye.
"Karena ini berkaitan dengan titik-titik pemasangan. Karena kampanye kan sekarang sudah boleh cuma pemasangannya tidak ditempat yang sudah ditentukan," kata dia.
Tak hanya itu, Ratna menuturkan kasus dugaan pelanggaran kampanye videotron Jokowi-Ma'ruf dalam tahap pemeriksaan di persidangan.
"Sekarang sedang dalam proses pemanggilan. Sudah dalam proses pemeriksaan persidangan," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Merespons Latihan AS-Korsel, Korea Utara Luncurkan 10 Rudal Balistik
Sambut 143 Juta Pemudik, Kemkomdigi Luncurkan Layanan MudikPedia 2026
Teror Aktivis KontraS, Peradi Minta Jaminan Keamanan bagi Penggiat HAM
AS Tarik 2.000 Marinir dari Jepang, Perkuat Serangan Lawan Iran
Advertisement
Info Mudik 2026, Puluhan Ribu Orang Mulai Tinggalkan Bali Menuju Jawa
Iran Ancam Balas Dendam Jika AS Berani Incar Mojtaba Khamenei
Tips Mudik Aman 2026, Gunakan Layanan 110 Jika Ada Gangguan
Pulau Jawa Terancam Krisis Air, Bappenas Ingatkan Risiko Serius
Serangan Air Keras ke Andrie Yunus Dinilai Ancam Demokrasi
Advertisement
Jalur Tol Fungsional Jogja-Solo dan Bawen Disiapkan Saat Lebaran
Arus Pantura Cirebon Mulai Naik H-7 Lebaran, Lalu Lintas Lancar
Arus Kendaraan ke Puncak Bogor Masih Lancar H-7 Lebaran 2026
Terminal Jatijajar Prediksi Puncak Arus Mudik 18 Maret 2026
Trump Ancam Serang Pulau Kharg Jika Selat Hormuz Diblokir Iran
Advertisement
Komisi III DPR Kecam Serangan Air Keras ke Aktivis KontraS
Berita Pilihan
- Tips Mudik Aman 2026, Gunakan Layanan 110 Jika Ada Gangguan
- Pulau Jawa Terancam Krisis Air, Bappenas Ingatkan Risiko Serius
- Serangan Air Keras ke Andrie Yunus Dinilai Ancam Demokrasi
- Terminal Jatijajar Prediksi Puncak Arus Mudik 18 Maret 2026
- Komisi III DPR Kecam Serangan Air Keras ke Aktivis KontraS
Advertisement
Takbir Keliling di Bantul Tahun Ini Dibatasi Maksimal Jam 11 Malam
Advertisement
Destinasi Wisata dengan Panorama Samudera dari Atas Karang Gunungkidul
Advertisement
Berita Populer
- Trump: Mojtaba Khamenei Diduga Masih Hidup Meski Terluka
- Dishub DIY Prediksi Puncak Mudik Lebaran 2026 Terjadi Dua Gelombang
- Kapolri Beri Atensi Khusus Kasus Air Keras Aktivis KontraS
- 208 Dapur MBG DIY Dihentikan, SLHS Jadi Syarat Operasional
- PKBM An Nuur Sleman Ikuti Program Literasi dan Ketrampilan UAD Jogja
- 18 Maret Jadi Tanggal Favorit Mudik Kereta dari Jakarta
- Dinkes Sleman Siagakan Fasyankes 24 Jam Saat Lebaran 2026
Advertisement
Advertisement
